Sementara, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menilai tidak terlalu cepat dukungan yang diberikan partai berlambang beringin kepada Jokowi dalam Pilpres 2019. “Karena sudah disampaikan selama ini, saya kira nggak ada salahnya, tinggal bagaimana itu penguatan kapasitas kinerja pemerintah. Bagaimana program-program supaya sukses dan betul-betul elektabilitas Jokowi tetap tinggi,” terangnya saat dihubungi, Senin (25/7).
Agung menyebutkan, jika ingin mendorong Jokowi maju kembali menjadi presiden, calon wakilnya harus dipilih lewat jalan survei.”Namun untuk pasanganya sebaiknya survei, jadi bukan langsung begitu saja. Yang terbaik untuk dampingi beliau,” kata Agung.
Ditambahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham, jika dukungan yang akan diberikan sudah melalui proses dan tahapan yang panjang karena itu dukungan bukan terlalu cepat.
“Saya kira persoalannya bukan itu, persoalannya adalah Partai Golkar ingin ada kejujuran dari kami, anak bangsa apabila ada putra terbaik bangsa yang punya prestasi, yang memang memiliki pikiran untuk bangsa kedepan, kami harus objektif,” pungkasnya kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Senin (25/7).
Menurutnya, atas dasar niat baik maka Golkar ada keterpanggilan dengan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan politik kebangsaan, maka Golkar mendukung.
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto justru enggan menanggapi kecurigaan PDIP. Dia menyatakan, pihaknya tengah berkonsentrasi pada hal lain. Terlebih, partai beringin belum menentukan sikap terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Kita (Golkar, red) sedang mengkaji usulan ambang batas secara internal. Kami tunjuk Kak Idrus Marham (Sekjen Partai Golkar, red) untuk mengkaji parliaamentary threshold,” ujar Novanto, kemarin.
Nantinya, kata Novanto, hasil kajian tersebut akan dikoordinasikan dengan fraksi-fraksi di DPR. “Ya kami antara 5 sama 7 (persen, red) kami lihat nanti,” kata mantan ketua DPR RI yang lengser akibat kasus ‘Papa Minta Saham’ itu.(aen/jpg/adz)
