29 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Effendi Kritik Jokowi, PDIP Sumut No Comment

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap.

 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kritikan Effendi Simbolon yang juga anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap Presiden Joko Widodo tak berani ditanggapi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap.

Dirinya hanya menyebutkan jika persoalan yang ada adalah ranahnya kader di pusat. Sehingga ia tidak mengetahui apa tujuan dari Effendi Simbolon mengeluarkan pernyataan tersebut.

“Kalau soal itu saya no comment. Kita tidak tahu apa motivasinya mengatakan itu. Biar lah itu urusan dewan yang ada di pusat. Kalau kita tidak mau komentar,” kata Budiman.

Menurut pengamat pengamat politik Shohibul Anshor Siregar, kritikan Effendi, sebagai bentuk ketidakpuasan kepemimpinan Jokowi yang dianggap mengeluarkan kebijakan yag tidak populis sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat termasuk kepada partai pendukung utama.

“Tidak lazim memang kalau ada (kader partai pendukung) yang melawan. Tetapi yang jelas, ini kan gerakan di luar konteks koalisi,” ujar Shohib, Selasa (27/1).

Dikatakannya lagi, sangat wajar bila ada kader yang merasa kebijakan presiden yang didukung partainya tidak benar lalu memberikan pernyataan yang bertentangan. Apalagi jika itu menyangkut soal marwah dan konsistensi.

“Dari mulai jatah kursi dari parpol pendukung, kartu sakti yang tidak jelas, sampai kepada komitmen perampingan kabinet yang ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Jadi banyak hal yang kemudian dinilai tidak tepat,” katanya.

Sementara soal hubungan pandangan mengenai sikap Jokowi yang dinilai terpengaruh intervensi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawai Soekarnoputri, disebutkannya bahwa yang menjadi penanggung jawab atas kebijakan yang keluar dari seorang presiden bukanlah ketua partai, melainkan presiden itu sendiri. Sehingga ketika dilihat ada ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, maka sangat wajar jika orang termasuk pendukungnya akan merasa keberatan.

“Banyak orang berpendapat, ada Megawati di belakangnya (Jokowi). Tetapi tetap saja yang bertanggung jawab itu presiden. Karena ini semua akibat sikap Jokosi sendiri,” sebutnya.

Terpisah, pengamat politik lainnya Warjio MA menyebutkan pernyataan seorang Effendi Simbolon tersebut menunjukkan bahwa masih ada kader partai yang berani berfikir ‘out of box’ dan mengkritisi presiden. Bahkan kritikan ini bukan yang pertama dikeluarkan anggota dewan tersebut.

“Saya kira ini bentuk kritik yang dilakukan Effendi Simbolon untuk membangun budaya kritis didalam PDI Perjuangan yang melihat keadaan seperti ini. Sebab selama ini seolah-olah, kader memang tidak ada ruang atau tidak berani mengatakan secara terbuka keadaan sebenarnya. Jadi saya kira ini kritik terhadap internal melihat realitas yang ada,” sebutnya.

Warjio juga menyebutkan jika penyebab munculnya kritikan ini tidak lain karena elit PDI Perjuangan tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Artinya sumber utama permasalahan yang muncul adalah Jokowi sendiri. Dirinya pun mencontohkan soal pengajuan calon tunggal yang menimbulkan polemik yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan.

“Dalam kondidi seperti ini, pentingnya keberanian seseorang berbicara diluar mainstream yang ada. Sehingga mungkin saja ini adalah strategi politik, bagian dari pencitraan kembali. Dimana masih ada orang-orang partai yang tetap bisa berfikir kritis,” kata Warjio. (bal/rbb)

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap.

 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kritikan Effendi Simbolon yang juga anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap Presiden Joko Widodo tak berani ditanggapi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap.

Dirinya hanya menyebutkan jika persoalan yang ada adalah ranahnya kader di pusat. Sehingga ia tidak mengetahui apa tujuan dari Effendi Simbolon mengeluarkan pernyataan tersebut.

“Kalau soal itu saya no comment. Kita tidak tahu apa motivasinya mengatakan itu. Biar lah itu urusan dewan yang ada di pusat. Kalau kita tidak mau komentar,” kata Budiman.

Menurut pengamat pengamat politik Shohibul Anshor Siregar, kritikan Effendi, sebagai bentuk ketidakpuasan kepemimpinan Jokowi yang dianggap mengeluarkan kebijakan yag tidak populis sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat termasuk kepada partai pendukung utama.

“Tidak lazim memang kalau ada (kader partai pendukung) yang melawan. Tetapi yang jelas, ini kan gerakan di luar konteks koalisi,” ujar Shohib, Selasa (27/1).

Dikatakannya lagi, sangat wajar bila ada kader yang merasa kebijakan presiden yang didukung partainya tidak benar lalu memberikan pernyataan yang bertentangan. Apalagi jika itu menyangkut soal marwah dan konsistensi.

“Dari mulai jatah kursi dari parpol pendukung, kartu sakti yang tidak jelas, sampai kepada komitmen perampingan kabinet yang ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Jadi banyak hal yang kemudian dinilai tidak tepat,” katanya.

Sementara soal hubungan pandangan mengenai sikap Jokowi yang dinilai terpengaruh intervensi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawai Soekarnoputri, disebutkannya bahwa yang menjadi penanggung jawab atas kebijakan yang keluar dari seorang presiden bukanlah ketua partai, melainkan presiden itu sendiri. Sehingga ketika dilihat ada ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, maka sangat wajar jika orang termasuk pendukungnya akan merasa keberatan.

“Banyak orang berpendapat, ada Megawati di belakangnya (Jokowi). Tetapi tetap saja yang bertanggung jawab itu presiden. Karena ini semua akibat sikap Jokosi sendiri,” sebutnya.

Terpisah, pengamat politik lainnya Warjio MA menyebutkan pernyataan seorang Effendi Simbolon tersebut menunjukkan bahwa masih ada kader partai yang berani berfikir ‘out of box’ dan mengkritisi presiden. Bahkan kritikan ini bukan yang pertama dikeluarkan anggota dewan tersebut.

“Saya kira ini bentuk kritik yang dilakukan Effendi Simbolon untuk membangun budaya kritis didalam PDI Perjuangan yang melihat keadaan seperti ini. Sebab selama ini seolah-olah, kader memang tidak ada ruang atau tidak berani mengatakan secara terbuka keadaan sebenarnya. Jadi saya kira ini kritik terhadap internal melihat realitas yang ada,” sebutnya.

Warjio juga menyebutkan jika penyebab munculnya kritikan ini tidak lain karena elit PDI Perjuangan tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Artinya sumber utama permasalahan yang muncul adalah Jokowi sendiri. Dirinya pun mencontohkan soal pengajuan calon tunggal yang menimbulkan polemik yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan.

“Dalam kondidi seperti ini, pentingnya keberanian seseorang berbicara diluar mainstream yang ada. Sehingga mungkin saja ini adalah strategi politik, bagian dari pencitraan kembali. Dimana masih ada orang-orang partai yang tetap bisa berfikir kritis,” kata Warjio. (bal/rbb)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/