ASOSIASI Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IA Sumut mengelar rapat dengan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja Medan, beberapa hari lalu, Mereka melaksanakan evaluasi terhadap berbagai persoalan pengembangan pendidikan di Sumut. Aptisi Sumut memfokuskan perhatian terhadap persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tenaga kesehatan hanya dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi A dan B.
Hal ini dikemukakan Ketua Aptisi Wilayah IA Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung SE MM didampingi Ir H Uchwatul Achyar (sekretaris), H Sempurna Tarigan (penasehat), Hj Masdalifah SKM MKes (bendahara) dan Siti Nurmawan SKM MKes (wakil bendahara) di Hotel Madani Medan, Rabu (14/11) sore.
Mantan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut ini mengatakan, pihaknya baru saja rapat di Hotel Madani mengkaji beberapa kebijakan persoalan penerimaan CPNS tenaga kesehatan.
Bahdin mengungkapkan akreditasi A, B dan C bukan menentukan kualitas seseorang lulusan namun menentukan proses penilaian instusi pendidikan.
“Tidak ada diskriminasi lulusan PTS akreditasi A, B dan C yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT),’’ ucapnya. Diakui Ketua Aptisi Wilayah IA Sumut, perguruan tinggi kesehatan di Sumut kebanyakan terakreditasi C. Ketua Aptisi Wilayah IA Sumut mengevaluasi proses Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain.
Aptisi Wilayah I Sumut meminta pemerintah lebih memperhatikan proses STR atau dikembalikan ke model lama yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui Surat Izin Bidan (SIB). “Lulusan tahun 2011 dan 2012 baru ratusan orang saja yang telah memiliki STR,’’ katanya. (*/dmp)
