MEDAN- Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Presidium Pusat Persatuan Rakyat Desa (Parade) dan Study Club Masyarakat (SCM), berencana menanam sejuta pohon di empat kabupaten se-Sumatera Utara.
Untuk memuluskan niat itu, Ketua GRIB Darwin Syamsul, Wakil Ketua Parade, Raudin Purba dan perwakilan dari SCM menemui Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro di Mapoldasu, Kamis (14/6). Dan Kapoldasu memberi dukungan penuh terhadap kegiatan itu.
Dijelaskan Darwin Syamsul, penanaman sejuta pohon itu akan digelar di Deliserdang, Langkat, Tanah Karo dan Simalungun. “Kami datang memohon dukungan dan arahan bapak Kapoldasu, karena kegiatan penanaman 1 juta pohon kami orientasikan untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dan merangsang percepatan iklim pariwisata yang semakin kondusif,” kata Darwin.
Menurut Darwin, pohon-pohon yang akan ditanam berjenis buah-buahan sehingga bermanfaat bagi warga maupun bisa dijadikan motivasi menggairahkan pendapatan masyarakat. “Misalnya saja mangga, alpukat, jambu dan jenis pohon lain yang sering ditanam warga,” terangnya.
Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro SH menyambut baik kegiatan positif yang dipersiapkan GRIB, Parade Nusantara dan SCM Sumut. Kapoldasu mengatakan, sepanjang kegiatan organisasi kemasyarakatan ditujukan untuk kebaikan daerah dan kemaslahatan masyarakat dirinya akan memberi dukungan dan apresiasi yang tinggi.
“Saya sambut baik kegiatan penanaman satu juta pohon, programnya bagus dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup di masa depan. Apalagi setahu saya Kodam I/BB punya program serupa menyangkut penghijauan lingkungan,” ujar Kapoldasu sembari berinisiatif akan mencarikan bibit pohon trambesi.
Jenderal bintang dua itu juga bercerita berbagai permasalahan sosial yang bisa dikategorikan “bom waktu” dan membutuhkan perhatian serius semua komponen masyarakat di Sumut. Di antaranya soal konflik lahan.
Untuk antisipasi, Kapoldasu bertekad menanyakan secara serius kepada manajemen PTPN yang ada di Sumut, menyangkut luas lahan HGU, eks HGU dan dugaan penjualan aset-aset negara yang tidak sesuai aturan.
Selanjutnya mendorong muspida plus Sumut agar duduk satu meja mencari jalan keluar terbaik, artinya berbagai persoalan yang melanda masyarakat, perkebunan swasta/BUMN hingga tudingan miring keterlibatan oknum-oknum institusi kepolisian di lahan-lahan sengketa menjadi satu prioritas untuk dituntaskan.
“Saya sendiri telah menyiapkan satu buku panduan menyangkut lahan-lahan PTPN yang bermasalah. Kasus tanah sangat rawan kalau dibiarkan. Mafia dan oknum tentu saja ada bahkan tidak tertutup kemungkinan anak buah saya terlibat,” kata Wisjnu. (ful)
