MEDAN- Dalam rangka percepatan penyelamatan ekosistem kawasan Danau Toba terkait Rencana Peraturan Pemerintah-Kawasan Strategis Nasional (RPP-KSN), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Dialog Gerakan Penyelamatan Danau Toba, Kamis (22/11) di Hotel Niagara.
Dialog yang dilaksanakan tersebut merupakan hasil dari diskusi dan dialog yang telah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Kerakyatan Indonesia Sumut Juli lalu di Binagraha Pemprovsu dengan menghadirkan Deputy Kementerian Lingkungan Hidup dan anggota DPD RI Parlindungan Purba.
“Dari diskusi dan dialog itu telah membuahkan rekomendasi tindak lanjut yang juga sudah ditindaklanjuti anggota DPD RI Parlindungan Purba ke Kementerian Lingkungan Hidup. Diantaranya, perlunya dilaksanakan konferensi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba berkelanjutan guna mewujudkan langkah kongkrit gerakan penyelamatan danau sebagai tindak lanjut dari penetapan Danau Toba sebagai salah satu danau prioritas nasional yang ditetapkan di Bali,” papar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut Dr Ir Hidayati MSi.
Selain itu, lanjut Hidayati, rekomendasi lainnya, perlu dalam waktu dekat segera memfasilitasi forum diskusi pembahasan rancangan Perpres tata ruang Danau Toba yang lebih transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kawasan Danau Toba, baik unsur pemerintah, masyarakat maupun korporasi.
“Setelah ditetapkannya Rancangan Perpres Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Danau Toba agar segera ditetapkan tata ruang waktu penyelesaian berbagai regulasi dan kebijakan turunan dari Danau Toba agar upaya penyelematan dan pengelolaan Danau Toba bisa dilakukan lebih dini dan terukur,” tegas Hidayati.
Dialog tersebut diikuti 100 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), PPE Regional Sumatera, Departemen Kehutanan, PU, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Pariwisata, akademisi, perusahaan swasta, LSM dan media. (*/des)
