Daftar BPJS Sekarang Bisa Di Kantor Camat

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Cabang Utama Medan dengan membuka kanal  layanan pendaftaran  peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (KJN-KIAS)  kepada masyarakat melalui seluruh kantor kecamatan di Kota Medan. Selain mempercepat  cakupan kepesertaan  BPJS Kesehatan, langkah ini […]

Lanjutkan..

Waduh..Polisi Ikut Menagih Biaya Perobatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO  -Seorang Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ramadhan mengaku tetap diharuskan membayar biaya perobatan anaknya bernama Ikbal, oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan sebesar Rp672.000. Bahkan, pria yang berusia 41 tahun itu mengaku ditagih hingga ke rumahnya di Jalan Karya Bakti, Indra Kasih, Medan Tembung. Bapak tiga anak […]

Lanjutkan..

Ck ck ck… Pekerja Terowongan itu Tak Terdaftar di BPJS

KARO, SUMUTPOS.CO – Meski berstatus sebagai perusahaan raksasa, ternyata PT. WEP belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kabupaten Karo. Hal ini diakui Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Karo, Sanco Manullang ST MT saat ditemui kru koran ini di ruang kerjanya, Kamis (25/2). Menurutnya, selain tidak mendaftarkan pekerja, pihak perusahaan […]

Lanjutkan..

Ratusan Korban PHK Marah-marah di Kantor BPJS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan pekerja korban PHK (Pemutusan Hubungan kerja) dari berbagai perusahaan, marah-marah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Belawan Jl. G. Krakatau, Jumat (3/7). Mereka protes karena pencairan jaminan hari tua (JHT) tak bisa keseluruhan. Ya, setelah resmi beroperasi secara penuh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan baru terkait pencairan JHT. Dalam […]

Lanjutkan..

Tolak Aturan BPJS Ketenagakerjaan, Masyarakat Kirim Petisi ke Presiden

MEDAN, SUMUTPOS.CO-Kebijakan BPJS Ketenaga Kerjaan per 1 Juli 2015 terus menuai kritikan. Sebab, perncairan dana jaminan hari tua (JHT) baru dapat dilakukan setelah menjadi peserta selama 10 tahun dianggap mengada-ada. Apalagi, pencairan hanya bisa dilakukan sebesar 10 persen, dan sisanya baru dapat dicairkan setelah berusia 56 tahun. Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil, […]

Lanjutkan..