Pedagang Pasar Peringgan Sebut Pemko Langgar Perda

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pengambilalihan pengelolaan Pasar Peringgan ke pihak swasta yakni PT Parbens, masih diprotes dan ditolak pedagang di pasar tersebut. Sebab, para pedagang menilai dialihkannya pengelolaan ke pihak ketiga telah melanggar peraturan daerah (perda). Menurut Ketua Pedagang Pasar Peringgan, Bahtera Sembiring, sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 23 Tahun 2014 pasal 331 ayat 1, 2, […]

Lanjutkan..

Pedagang Ricuh Pasar Peringgan, Tolak PT Parbens

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Proses pengambilalihan pengelolaan Pasar Peringgan ke tangan pihak swasta dalam hal ini PT Parbens berlangsung ricuh, Senin (9/7) siang kemarin. Pasalnya, puluhan pedagang bersitegang dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan yang bersikukuh menolak dikelola pihak ketiga. Para pedagang menghadang petugas Satpol PP masuk ke area pasar guna mengambil alih. Adu […]

Lanjutkan..

DPRD Tak Pernah Rekomendasikan Pasar Peringgan ke Swasta

SUMUTPOS.CO – Pengelolaan Pasar Peringgan ditangan pihak swasta (PT Parbens) yang menuai protes dari para pedagang, ternyata tanpa ada rekomendasi dari DPRD Medan. Artinya, pengelolaan pasar tersebut diberikan kepada pihak ketiga dilakukan secara sepihak oleh Pemko Medan. Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, perlu disampaikan bahwa selama ini Komisi C yang merupakan […]

Lanjutkan..

Ditanya Soal Kisruh Pasar Peringgan, Eldin Pilih Bungkam

SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terkesan menutup diri soal kisruh pengelolaan Pasar Peringgan, yang hingga kini belum menuai kata sepakat. Dimana, pedagang tetap menolak dikelola pihak swasta (PT Parbens). Saat ditemui usai peresmian Gerai Kedai Kita di Pusat Pasar, Kamis (17/5) siang, orang nomor satu di Pemko Medan ini memilih bungkam. Bahkan, Eldin […]

Lanjutkan..

Pemko Dinilai Langgar Perda

SUMUTPOS.CO – Kisruh pengelolaan Pasar Peringgan hingga kini belum menuai kesepakatan. Apalagi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tetap komitmen kalau Pasar Peringgan dikelola swasta, PT Parbens. Namun hal itu dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2014. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi C Boydo HK Panjaitan. “Pemko Medan harus membatalkan kerja sama dengan PT […]

Lanjutkan..