Sedikitnya 5 imigran gelap rohingya yang mengungsi di Gedung Nasional Tanjungpura, kabur dari tempat pengungsian. Namun demikian, 4 imigran diduga ilegal ini sudah diamankan.
Belum ada kejelasan langkah selanjutnya dalam penanganan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, terkait dengan 157 pengungsi Rohingya yang terdampar di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.
Masyarakat di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang meminta agar pengungsi Rohingya segera dipindahkan. Padahal, Pemkab Deliserdang meminta waktu hingga 14 Januari 2024.
Sudah sepekan sebanyak 157 pengungsi Rohingya tinggal di Pantai Mercusuar, Dusun XV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang usai diduga terdampar pada Minggu, (31/12/2023) lalu.
Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menyikapi kedatangan para pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera Utara (Sumut).
Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara menyoroti masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya perlu ada kebijakan penguatan patroli laut di wilayah perbatasan.
Para pengungsi Rohingnya yang terdampar di Pantai Mercusuar, Dusun XV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, pada Minggu lalu kesulitan mendapatkan air bersih.
Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendesak Pemerintah Pusat agar bersikap tegas terkait penanganan pengungsi Rohingya yang sudah masuk dan merambah ke wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara.
Menurut data di Polda Aceh, imigran Rohingya di Aceh saat ini telah mencapai 1.669 orang yang tersebar di 6 wilayah.
“Yaitu di Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Timur, dan Banda Aceh,” ucap Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, saat konferensi pers di Mapolda Aceh, Kamis (28/12).
Eksodus pengungsi Rohingya ke Indonesia menuai sorotan. Selain soal perilalu sebagian dari pengungsi yang dinilai kurang ramah, juga adanyan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan sikap pemerintah terkini terkait pengungsi Rohingya tersebut.
