25 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Pemberontak Surian Kelaparan

DAMASKUS – Pemerintah Suriah secara sengaja memblokade suplai makanan dan obat-obatan ke beberapa kota yang dikuasai pihak pemberontak. Taktik ini digunakan untuk memaksa pasukan pemberontak keluar dari area padat penduduk.

Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (30/10), beberapa waktu lalu militer Suriah memperketat blokade di sekitar ibu kota, Damaskus. Setiap pergerakan orang dan barang, baik masuk maupun keluar dibatasi dengan sangat ketat.

Pengetatan ini telah mengakibatkan sejumlah warga mati kelaparan.

“Kami menyebutnya operasi kelaparan sampai menyerah,” ujar seorang pejabat Departemen Kemanan Suriah bernama Abu Haidar di sebuah pos penjagaan di Damaskus.

Abu Haidar mengungkapkan, hal yang sama juga diterapkan di kota Qudsayya dan Hameh yang berjarak sekitar 15 menit perjalanan di Utara Damaskus. Sementara kota-kota yang dikuasai pemberontak di bagian timur, selatan dan barat Damaskus juga dalam kepungan pemerintah.

Pos penjagaan di sekitar kota-kota tersebut mencegah semua mobil untuk masuk. Akibatnya, warga harus berjalan kaki selama 20 menit dan melanjutkan dengan transportasi umum.

Tentara loyalis Presiden Basyar al-Assad di setiap pos menggeledah semua pendatang serta menyita setiap makan dan obat-obatan yang mereka temukan. Bahkan susu bayi pun tidak boleh dibawa masuk ke dalam kota.

Warga di Qudsayya dan Hameh bahkan mengatakan bahwa blokade ketat itu tetap berlaku pada hari raya Idul Adha. Mereka dilarang keluar untuk mengunjungi sanak saudaranya di kota lain.

Data PBB menyebutkan bahwa lebih dari satu juta warga Suriah terjebak dalam blokade ketat pemerintah. Setengahnya berada di Damaskus dan sekitarnya. Sementara sekitar tiga ratus ribu orang terjebak di Homs.

Dalam hukum perang internasional, pengepungan merupakan strategi yang diperbolehkan. Namun, secara sengaja menyebabkan kelaparan ketika terjadi konflik merupakan pelanggaran berat. Kedua pihak berseteru juga diwajibkan untuk memberikan akses penuh kepada bantuan kemanusiaan bagi warga.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Suriah mengenai hal ini. Namun, dalam beberapa kesempatan pemerintah berdalih bahwa teroris telah menyandera warga kota-kota tersebut. (dil/jpnn)

DAMASKUS – Pemerintah Suriah secara sengaja memblokade suplai makanan dan obat-obatan ke beberapa kota yang dikuasai pihak pemberontak. Taktik ini digunakan untuk memaksa pasukan pemberontak keluar dari area padat penduduk.

Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (30/10), beberapa waktu lalu militer Suriah memperketat blokade di sekitar ibu kota, Damaskus. Setiap pergerakan orang dan barang, baik masuk maupun keluar dibatasi dengan sangat ketat.

Pengetatan ini telah mengakibatkan sejumlah warga mati kelaparan.

“Kami menyebutnya operasi kelaparan sampai menyerah,” ujar seorang pejabat Departemen Kemanan Suriah bernama Abu Haidar di sebuah pos penjagaan di Damaskus.

Abu Haidar mengungkapkan, hal yang sama juga diterapkan di kota Qudsayya dan Hameh yang berjarak sekitar 15 menit perjalanan di Utara Damaskus. Sementara kota-kota yang dikuasai pemberontak di bagian timur, selatan dan barat Damaskus juga dalam kepungan pemerintah.

Pos penjagaan di sekitar kota-kota tersebut mencegah semua mobil untuk masuk. Akibatnya, warga harus berjalan kaki selama 20 menit dan melanjutkan dengan transportasi umum.

Tentara loyalis Presiden Basyar al-Assad di setiap pos menggeledah semua pendatang serta menyita setiap makan dan obat-obatan yang mereka temukan. Bahkan susu bayi pun tidak boleh dibawa masuk ke dalam kota.

Warga di Qudsayya dan Hameh bahkan mengatakan bahwa blokade ketat itu tetap berlaku pada hari raya Idul Adha. Mereka dilarang keluar untuk mengunjungi sanak saudaranya di kota lain.

Data PBB menyebutkan bahwa lebih dari satu juta warga Suriah terjebak dalam blokade ketat pemerintah. Setengahnya berada di Damaskus dan sekitarnya. Sementara sekitar tiga ratus ribu orang terjebak di Homs.

Dalam hukum perang internasional, pengepungan merupakan strategi yang diperbolehkan. Namun, secara sengaja menyebabkan kelaparan ketika terjadi konflik merupakan pelanggaran berat. Kedua pihak berseteru juga diwajibkan untuk memberikan akses penuh kepada bantuan kemanusiaan bagi warga.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Suriah mengenai hal ini. Namun, dalam beberapa kesempatan pemerintah berdalih bahwa teroris telah menyandera warga kota-kota tersebut. (dil/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/