Bupati Karo Antonius Ginting menghadiri puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di Deli Serdang, mendukung upaya pengendalian rabies.
Teo Sinulingga, anggota DPRD Langkat, mengusulkan 26 pokir masyarakat yang fokus pada infrastruktur dan sarpras kelompok tani untuk pembangunan daerah.
Sofyan Siregar dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai oleh Wali Kota Amir Hamzah, dengan fokus pada perbaikan mutu pendidikan dan sarana prasarana.
Kondisi jalan Karo-Langkat semakin parah akibat longsor, memicu desakan agar Pemprov Sumut segera melakukan perbaikan untuk mencegah isolasi masyarakat.
Kadisdik Kota Tebingtinggi menegaskan bahwa pencopotan lima kepala sekolah tidak terkait dengan proyek revitalisasi, melainkan karena masa penugasan yang telah berakhir.
Febiona dan Agnesia, dua siswi asal Karo, pulang dari RSCM setelah menjalani perawatan akibat dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis dan kini melanjutkan rawat jalan.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyalurkan bantuan material untuk korban kebakaran dan puting beliung di Kecamatan Simanindo dan Pangururan.
Koordinator Banggar DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra, menyoroti dugaan kejanggalan dalam pergeseran anggaran APBD 2026 yang tidak diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
Bupati Dairi Vickner Sinaga bertemu Menkes untuk mempercepat revitalisasi RSUD Sidikalang dan Puskesmas demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Puluhan massa Amara Sumut mendesak Bupati Deliserdang untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan jilbab senilai Rp525 juta yang melibatkan oknum Ketua PKK.
Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan, meninjau pembangunan Jalan Sionggang-Martebing untuk memastikan kualitas aspal dan manfaat bagi masyarakat.
Ilham Panggabean, S.Sos, M.Sos dikenal sebagai aktivis, peneliti, pengamat kebijakan publik dan pemerhati politik Islam asal Sumut. Ia aktif menggunakan organisasi dan ruang publik sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan pandangan mengenai persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Pemkab Langkat menerima PBB-P2 sekitar Rp27 miliar dari PT Hutama Karya dan PT Pertamina, sebagai bentuk kepatuhan pajak yang penting untuk pembangunan daerah.
