Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Surdirman Said, Pimpinan KPK dan Gubernur Se-Indonesia, Jakarta, Senin (15/2). Rapat membahas soal tindak lanjut dan pengawasan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta sektor energi 2016.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak sampai sebulan dilantik, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) langsung melakukan rotasi sejumlah pejabat di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Rotasi pejabat ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi oleh tim panitia seleksi (Pansel).
Dari proses pelantikan yang berlangsung di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (17/6) kemarin, tujuh pejabat tidak mendapat rekomendasi dari tim pansel atau dengan kata lain dinonjobkan yakni, Iis Faizah Hanum yang sebelumnya Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan KB Setdaprov, menjadi fungsionalis Dinkes, Alia Gani Manurung yang sebelumnya Kabiro Umum Setdaprov sekarang fungsionalis umum di Dispenda, Ahmad Fuad Lubis dari Kabiro Keuangan menjadi fungsionalis di Bappeda.
Selanjutnya RR Siti Hatati Surjantini yang sebelumnya Kadis Kesehatan Sumut menjadi fungsionalis umum di Badan Litbang, Pandapotan Siregar yang sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi fungsionalis umum di Badan Litbang, Hasangapan Tambunan yang sebelumnya Kepala Perpustakaan Sumut menjadi fungsionalis umum di Badan Diklat, dan Saleh Idoan Siregar yang sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut menjadi fungsionalis di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
Sementara, sebanyak 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dilantik dengan jabatan baru yakni Binsar Situmorang menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut (sebelumnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman), Ferlin Nainggolan sebelumnya Staf Ahli Gubernur bidang Hukum Pemerintahan dilantik menjadi Kepala Badan Perpustakaan, Riadil Akhir menjadi Kepala BPBD Sumut sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi, SDA dan Keuangan, dan Ibnu Sri Hutomo dari Kabiro Administrasi Pembangunan menjadi Kadis Tarukim menggantikan Binsar.
Selanjutnya Bondaharo Siregar sebagai Kepala Badan Pelayaan Perizinan Terpadu (sebelumnya Kabiro Perekonomian), Nouval Mahyar sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan (sebelumnya Kabiro Pemerintahan Umum), Dinsyah Sitompul sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi SDA dan Keuangan (sebelumnya Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air), Rajali sebagai Kadis Kesejahteraan Sosial (sebelumnya Kepala Dispenda), Sarmadan Hasibuan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Kepala Dispenda.
Kemudian Alwin Sitorus dari Kepala Balitbang menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Nurlela dari Sekretaris Korpri menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, Muhammad Yusuf dari Kabiro Bina Kemasyarakatan dan Sosial menjadi Sekretatis Korpri.
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi yang pertama kalinya melantik pejabat setelah di defenitifkan Presiden RI Joko Widodo, mengharapkan agar jajarannya itu bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai pelayan publik dan menempatkan diri sebagai agen perubahan.
“Pejabat yang baru dilantik harus bisa menjadi agent of change,” ujar Erry.
Disebutkannya, ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan, yakni merubah paradigma, dari cara pandang lama ke yang baru. Sebab selama ini, publik memandang bahwa aparatur sipil negara (ASN) sebagai simbol kekuasaan. Dimana menurutnya hal itu harus dirubah menjadi ASN sebagai simbol pelayanan. Selanjutnya adalah, merubah pola pikir dan prilaku.
“Di tengah situasi dan kondisi Pemprovsu yang saat ini cukup memprihatinkan, tentu harus mampu melakukan revolusi mental dan merubah pola pikir, terutama pola pikir yang tidak baik pada masa-masa yang lalu. Tunjukkanlah bahwa saudara adalah pelayan masyarakat,” katanya.
