JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPR nampaknya hanya formalitas dalam melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Jika didasarkan pada penelusuran rekam jejak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh riwayat karir, rekening milik Tito dan keluarganya dinyatakan bebas dari aduan dan masalah.
Hal tersebut tergambar saat Komisi III melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Kompolnas, PPATK, dan KPK di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. RDP itu sengaja digelar Komisi III, khusus untuk mendengar rekam jejak Tito yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT).
Ketua Kompolnas Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sudah mengenal Tito cukup lama. Dalam beberapa bulan terakhir, Luhut dekat dengan Tito dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
”Saat ini kami dekat secara profesional, beberapa kali saya minta mendampingi saya, baik tugas dalam dan luar negeri,” ujarnya.
Dalam pendampingan tugas itu, Luhut menyebut sering meminta Tito menjadi juru bicara ataupun juru jawab Indonesia, atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam forum. Luhut menilai, jawaban yang diberikan Tito bisa memuaskan para peserta forum. Karena itulah, kata Luhut, nama Tito dimasukkan dalam salah satu diantara nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
”Kami membuat kriteria-kriteria, ada untung dan rugi dalam setiap nama calon kapolri. Saya sampaikan secara verbal langsung kepada Presiden, dan bapak Presiden memilih saudara Tito,” kata tokoh senior Partai Golongan Karya itu.
Luhut memastikan, Kompolnas sudah memperhitungkan dengan cermat masuknya Tito. Pasal demi pasal dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian juga dicermati. ”Proses pengambilan keputusan kami lakukan dengan cermat, terbuka, dan transparan,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw mempertanyakan terkait isu senioritas dalam pertimbangan Kompolnas mengajukan calon Kapolri. Menjawab hal itu, Luhut menyatakan bahwa senioritas merupakan isu yang dikaji. Dalam pandangan Luhut, kerjasama dirinya dengan Tito selama enam bulan terakhir, menunjukkan respek Tito terhadap seniornya di kepolisian. ”Dia hormat dengan senior, selama ini membuktikan mampu bekerjasama dengan senior,” kata Luhut.
Dalam beberapa kesempatan, Luhut mengaku sengaja menguji Tito. Luhut bertanya secara langsung, sejauh mana kesiapan Tito jika menjadi Kapolri. Luhut menyebut Tito selalu memberikan jawaban yang konsisten. ”Dia bilang, jangan saya, serahkan pada senior saja. Bahkan di pemanggilan terakhir masih seperti itu, saudara Tito ini benar-benar memelihara perkawanan dengan baik,” ujar Luhut.
Anggota Kompolnas Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto juga memberikan kredit khusus kepada Tito. Bekto merupakan atasan langsung Tito saat terjadi kasus terorisme yang melibatkan Dr Azahari. Di saat yang sama, terjadi kasus pemenggalan tiga orang warga di Poso. Bekto menyebut Tito secara langsung meminta untuk ditugaskan sementara di Poso.
“Pak Tito begitu luar biasa mencintai bangsa ini. Dia tidak bisa membiarkan kasus tertunda,” kata Bekto.
Selain itu, saat menjadi Kapolres Serang, hal itu merupakan permintaan langsung Tito kepada Bekto. Namun, Bekto menyebut Tito tidak mau berlama-lama menjadi Kapolres. ”Menjadi Kapolres itu paling disukai perwira muda, namun pak Tito minta cuma enam bulan saja, lalu kembali ke saya. Ini hal yang positif,” ujar Bekto.
