Pesawat tim aerobatic, The Jupiter saat di Lanud Soewondo, Kamis (12/3) tahun lalu. Tampak menjulang gedung pencakar langit di sisi belakang pesawat yang akan take off. Keberadaan Lanud Soewondo kembali disoal karena posisinya yang berada di tengah kota.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pemindahan Lapangan Udara (Lanud) Soewondo sebenarnya bukanlah hal baru. Seiring beroperasinya Kualanamu International Airport (KNIA) tiga tahun lalu, wacana itu sudah mengemuka. Pasalnya jika keberadaan Lanud Soewondo tetap di lokasi yang sekarang, tentunya sulit high rise building (bangunan tinggi) dikembangkan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.
“Bila bicara historis, lanud harusnya dipindahkan dekat KNIA. Pertimbangannya ada dua sisi. Pertama Bandara Polonia tidak bisa dikembangkan lagi dari segi runway dan terminal penumpang. Kedua, Bandara Polonia terletak di tengah kota secara topografi, tentu menghambat perkembangan pembangunan Kota Medan ke depan,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Waginto kepada Sumut Pos, Rabu (24/8).
Namun, seiring KNIA pindah ke Deliserdang di mana sudah sesuai rencana sebelumnya, justru keberadaan Lanud Soewondo dianggap menghambat perkembangan Kota Medan. “Sebaiknya Soewondo itu memang dipindahkan. Tetapi kalau Soewondo dipindahkan, secara pangkalan dan unsur terkait seperti logistik dan sektor penerbangan harus dipindahkan juga. Saya pikir ini satu rencana pemerintah, kita harapkan bukan hanya dipikirkan untuk perkembangan Kota Medan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terkait perpindahan Lanud Soewondo ini.
“Namun sebaiknya dari rencana awal tidak ada lagi bandara di Kota Medan, karena bisa menghambat perkembangan. Ini sebenarnya proyek besar untuk memindahkan Soewondo. Walau demikian pemerintah senantiasa berupaya melakukan proses perpindahan tersebut. Di satu sisi juga bagus bagi pihak TNI AU dan Kota Medan utamanya,” katanya.
Selain menghambat pembangunan Kota Medan, salah satu alasan ketidakpantasan Lanud Soewondo karena dapat mengganggu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Apalagi setelah KNI resmi beroperasi, eks Bandara Polonia sudah dihapus sebagai salah satu bandara internasional.
Karenanya Waginto menilai, guna menselaraskan program TNI AU dalam hal pertahanan negara dan Pemko Medan mengembangkan wilayahnya, perlu ada kata sepakat bersama pemerintah pusat terutama para petinggi di Mabes TNI.
“Sebenarnya untuk masalah RPJMD menyangkut kawasan eks Bandara Polonia ini, pemko dan pemprov kita minta perlu koordinasi intens dengan proyek nasional kepada petinggi TNI AU. Sebab yang kita tahu, di seluruh Indonesia cuma Medan yang punya bandara ditengah kota. Sementara di kota lainnya berada di pinggiran,” katanya.
