Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan (kanna), Menko Polhukam Wiranto (kedua kanan), Menhub Budi Karya Sumadi (ketiga kiri) dan sejumlah pejabat lainnya meninjau pengoperasioan Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah adanya pengusutan secara hukum terkait pungli dwelling time, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun merancang sejumlah strategi untuk menyamakan persepsi semua pelabuhan terkait dwelling time. Salah satunya, mewajibkan semua stakeholder pelabuhan berkantor di Priok.
Stakeholder pelabuhan yang dimaksud adalah 16 kementerian dan lembaga yang selama ini berkaitan dengan arus keluar masuk barang di pelabuhan. “Pelindo sudah mencarikan tempat, satu bulan harus pindah,”’ ujar Menhub Budi Karya Sumadi. meski kantornya masih sendiri-sendiri, minimal jaraknya sudah berdekatan.
Setelah itu, akan ada satu koordinator untuk mengkoordinir K/L yang ada. Bisa Bea dan Cukai atau salah satu perwakilan K/L. Nantinya semua wajib satu suara. “Kalau satu setuju, yang lain juga harus setuju,” lanjutnya.
Selanjutnya, Kemenhub juga tidak akan membuat aturan lagi untuk menyatukan kementerian tersebut, karena regulasi yang ada sudah cukup. Pihaknya hingga kini hendak mengurangi aturan. Sebenarnya, lanjut Budi, kalau konsisten dengan aturan yang sudah ada, mulai UU hingga level peraturan menteri, sudah cukup.
Dia menambahkan, kini rencana menggunakan sistem hub and spoke untuk seluruh pelabuhan juga bakal dimatangkan. Pelabuhan Kalibaru alias New Priok Container Terminal (NPCT) bakal dijadikan pelabuhan utama atau hub bersama enam pelabuhan lain. Beberapa di antaranya adalah Tanjung Perak Surabaya dan Kuala Tanjung di Medan.
Masing-masing pelabuhan itu akan menjadi penghubung untuk distribusi barang pelabuhan-pelabuhan lain yang ditetapkan sebagai jaringannya. “Saya sudah jelaskan, prinsipnya (presiden) setuju,’’ tutur mantan Dirut Angkasa Pura II itu. sehingga, barang-barang dari luar nantinya akan diarahkan untuk masuk ke salah satu dari tujuh pelabuhan tersebut.
Mengenai perbaikannya untuk meningkatkan kualitas layanan agar menarik kapal-kapal masuk langsung ke Indonesia, khususnya dwelling time harus benar. Budi menjanjikan tiga bulan ke depan dwelling time beres. “’Dweling time mestinya Desember selesai,”’ ucapnya.
Sementara itu Pelaku industri perkapalan menyambut positif kehadiran terminal baru di pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut akan membuat kompetisi sehat di antara para operator pelabuhan sehingga semestinya positif untuk mengurangi berbagai persoalan yang ada.
“Prinsipnya menambah kapasitas di Priok dan menambah opsi. Berarti menambah opsi untuk shipping line (kapal) mau birthing (bongkar muat) di mana,” kata Managing Director PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) Bani M Mulia ditemui di kantornya, Rabu (14/9).
Sebagai operator pelabuhan di terminal tiga Tanjung Priok, kata Bani, pihaknya juga akan semakin termotivasi untuk lebih inovatif dan memberikan layanan lebih baik. ”Dimana ada pilihan maka kompetisi dari harga dan servis akan bersaing. Seharusnya akan membuat balance yang kompetitif,” harapnya.
Terlebih pelabuhan baru di Priok itu melibatkan beberapa mitra asing untuk faktor teknisnya. Mereka dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan mengelola pelabuhan lebih baik. Antara lain Singapura dan Jepang.
Namun terkait harapan bisa memangkas dwelling time yang saat ini masih belum memuaskan, Bani menilai dampaknya tidak akan langsung. ”Mungkin tidak bisa langsung. Karena pelabuhan bukan cuma bilang kapasitasnya naik terus selesai kalau akses tidak ditingkatkan,” tuturnya.
Bani mengatakan, untuk saat ini sebaiknya konsentrasi perbaikan akses laut ditekankan pada pembukaan semua akses di dalam negeri. Antar pulau. Jika semua jalur sudah terbuka dengan baik maka dengan sendirinya akan mampu bersaing secara internasional.
”Sebab market domestik kita besar. Kita tidak perlu serang market di luar dulu. Kalau akses di dalam negeri sudah baik, perusahaan seperti Astra dan Indomobil pasti akan sangat senang karena pengiriman kendaraan akan lebih baik dan tidak lagi membebani di jalan darat,” paparnya.
Termasuk juga memerbaiki sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Bani meyakini ulah tidak professional pada sumber daya manusia yang justru menimbulkan pengaruh besar terhadap tingginya biaya di industri perkapalan. (byu/gen/jpg)
