JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kartu Indonesia Pintar (KIP) seharusnya menjadi primadona siswa miskin. Mereka akan mendapatkan bantuan ratusan ribu rupiah per bulan untuk keperluan sekolah. Sayang, mekanisme pembagian dan pencairan dana bantuan yang kurang pas, sangat sedikit siswa yang memanfaatkannya.
Sampai, Kamis (15/9), baru 2,7 juta siswa dari 17,9 juta sasaran KIP yang mencairkan uang. Artinya, lebih dari 15 juta pemegang KIP belum bisa manfaat program unggulan Presiden Joko Widodo itu. Perkembangan pelaksanaan program KIP itu disampaikan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Yudistira. Dia mengakui pemanfaatan uang KIP masih sangat kecil.
“Kita akan koordinasi dengan pihak perbankan yang bertugas menyalurkan uang KIP,” tuturnya dalam diskusi program KIP di Jakarta kemarin (15/9).
Yudis memaparkan, di antara target penerima KIP 17,9 juta, kartu yang terbagi adalah 10,2 juta . Namun saat dilihat dari pemanfaatannya, uang KIP ternyata masih dicairkan oleh 2,7 juta siswa.
Pria yang akrab disapa Yudis itu memaparkan perlu ada percepatan dalam pemanfaatan atau pencairan uang KIP itu. Dia tidak ingin KIP itu sebagai kartu penanda anak itu berasal dari keluarga miskin atau yang berhak saja. “KIP belum berfungsi seperti kartu ATM yang diharapkan pemerintah,” tandasnya.
Yudis menjelaskan besaran unit cost KIP berbeda-beda tiap jenjangnya. Untuk SD sebesar Rp 450 ribu per tahun. Kemudian jenjang SMP sebesar Rp 750 ribu per tahun dan SMA/SMK Rp 1 juta per tahun. Tujuan pemberian uang ini adalah untuk menekan angka putus sekolah. Kemudian juga untuk menarik lagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah supaya bersekolah.
Supaya bisa segera mendapatkan aliran dana KIP, anak-anak pemegang kartu harus secepatnya melapor ke sekolah masing-masing. Kemudian oleh operator teknis data pokok pendidikan (dapodik), akan dilakukan perekaman data. Setelah data masuk ke server pemerintah pusat, uangnya baru disalurkan ke KIP.
