MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koordinator Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir mengatakan mulai kemarin sudah ada laporan simpatisan aksi 4 November dari sejumlah daerah masuk ke Jakarta. Namun secara resmi belum didata. Koordinator aksi baru mendata ketika semua simpatisan berkumpul di Masjid Istiqlal saat salat Jumat (4/11).
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai guru ngaji itu menjelaskan, simpatisan aksi 4 November menyebar di sejumlah tempat. ’’Banyak yang menginap di masjid-masjid. Di antaranya saya terima laporan ada yang di Tebet dan sejumlah masjid di Jakarta Barat,’’ tuturnya.
Selain di masjid, banyak juga simpatisan aksi yang menginap di kantor-kantor perwakilan daerah masing-masing di Jakarta. Kemudian ada juga yang menginap di rumah saudara di Jakarta dan sekitarnya. Dia berharap warga Jakarta menerima para simpatisan aksi itu dengan ramah. Sebab kedatangan simpatisan itu juga ramah dan tidak anarkis.
Dia lantas meluruskan soal kabar bahwa aksi 4 November itu mendapatkan suntikan dana Rp 100 miliar. Bachtiar mengatakan tidak ada uang yang mengalir sebesar itu. Apalagi disebut-sebut uang itu berasal dari partai politik. Dia mengatakan angka itu hanya gurauan saja. “Sekarang akomodasi menginap dan jika ada yang membuat dapur umum, itu kalau dirupiahkan sudah berapa. Itu maksud saya,” jelasnya.
Bachtiar menegaskan aksi 4 November itu jangan ditanggapi sebagai aksi politik. Dia juga heran Presiden Joko Widodo sampai berkunjung ke Prabowo. Upaya Jokowi itu menurut dia memunculkan kesan bahwa Prabowo menunggangi aksi demonstrasi 4 November besok.
Kemudian terkait aksi demonstrasi nanti ada kaitannya dengan ISIS, Arab Spring, dan menguntungkan partai politik tertentu, baginya terlalu didramatisir. Dia menegaskan aksi besok merupakan wujud kemarahan umat Islam karena penistaan agama.
Dalam aksinya nanti, Bachtiar mengatakan akan tetap mengusung tuntutan proses hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Perkara kasus itu sudah ditangani, menurutnya tetap perlu dikawal.
Kementerian Agama (Kemenag) ikut menyoroti rencana aksi masa 4 November. Kepala Balitbang Kemenag Abdul Rahman Mas’ud mengatakan, patokan pemerintah terkiat tudingan penistaan agama merujuk pada UU 1/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS). Menurutnya yang beredar sekarang ini berawal dari politisasi ayat-ayat Alquran. Yakni terkait dengan orang nonmuslim tidak boleh jadi pemimpin. Baginya ketentuan itu rentan dipolitisir. Sebab baginya ketentuan itu tidak terkait dengan posisi kepala daerah atau pemerintahan.
Menurut Mas’ud kasus politisasi ayat Alquran juga sempat ramai ketika Pilpres 2004 lalu. Waktu itu Surat An Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan memanaskan gelaran pilpres. Ayat itu dipolitisir Megawati Soekarnoputri digoyang bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut) mendukung aksi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang akan digelar, Jumat (4/11). Seperti disampaikan Ketua MUI Sumut, Prof Abdullah Syah kepada Wartawan, Rabu (2/11) siang.
Penjelasan yang disampaikan dalam surat tersebut merupakan keputusan setelah musyawarah yang dihadiri Sekretaris Ardiansyah, Bendahara Umum, Ahmad Husein, Wakil Ketua Umum Arso dan Maratua Simajuntak serta ketua-ketua bidang, Prof Asmuni, Prof Fachruddin dan Sofyan Saha. (ain/ril)
