Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Belakangan ini gedung Dewan Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis memang rawan maling. Ini terbukti beberapakali terjadi pencurian di dalam gedung DPRD Medan akhir-akhir ini.
Namun hal ini justru dimanfaatkan wakil rakyat Medan untuk mencari kesempatan dengan mengusulkan proyek pengadaan CCTV (kamera pengintai). Nilainya pun fantastis, mencapai Rp1,9 miliar.
Menurut Pengamat Anggaran di Sumut, Elfenda Ananda, jangan sampai ketidaknyamanan yang selama ini terjadi di gedung dewan, baik adanya aksi pencurian dan lain sebagainya, menjadi kesempatan pihak Sekwan, langsung memprioritaskan pengadaan tersebut.
“Yang pertama memang harus dilihat skala prioritas, apakah ini lebih penting ketimbang kebutuhan lain. Kemudian apakah usualan ini terbuka atau transparan. Artinya ketika nanti tender dibuka atau peserta lelang maupun rekanan bukan pelanggan tetap di DPRD Medan,” katanya.
Elfenda mengungkapkan, anggaran ini cukup besar mengingat dari sisi keuangan bisa digunakan untuk kebutuhan yang bersentuhan dengan masyarakat. “Jadi Sekwan harus terbuka mengenai ini, terutama saat proses penenderan nanti sehingga dalam pelaksanaannya memang sesuai mekanisme,” ujar dia.
Mantan Sekretaris Fitra Sumut ini menambahkan, jangan sampai kesan dari pengadaan CCTV tersebut hanya untuk menghamburkan uang rakyat. “Kita cemas juga melihat apakah kebutuhan CCTV ini memang diperlukan di gedung dewan. Bukan dianggap salah, tapi setidaknya yang paling penting bisa diletak di ruang paripurna atau ruang komisi. Karena di situ banyak kesepakatan-kesepakatan yang bisa diketahui dan dilihat oleh rakyat secara langsung,” paparnya.
Elfenda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pengadaan CCTV ini sampai proses penenderan. “Saran saya, tidak harus semua sudut gedung diletak CCTV. Lebih baik jika di ruang paripurna atau komisi atau tempat perundingan lainnya. Bila perlu dari luar ada televisi yang bisa disaksikan masyarakat dari luar rapat. Sehingga masyarakat bisa merekam langsung peristiwa di luar sidang,” katanya.
Bisa jadi melihat rentetan peristiwa kehilangan di gedung dewan, lanjut Elfenda, maka pengadaan CCTV ini dilakukan. Namun ia menilai, bahwa hal tersebut bukan dilihat dari satu sisi saja. “Apakah pihak keamanan tidak bekerja. Jangan sampai ini menjadi kesempatan bagi pihak Sekwan untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu. Kalau dilihat dari standar analisa belanjanya, kita belum memgetahui berapa kebutuhan sebenarnya,” pungkasnya seraya menambahkan ketidakamanan di gedung dewan juga harus menjadi bahan evaluasi Sekwan.
Seperti diketahui, Bagian Umum Sekretariat DPRD Medan, pada tahun anggaran 2017 ini sudah menganggarkan Rp1,9 miliar untuk pengadaan kamera pengintai tersebut. “Nantinya seluruh CCTV akan kami pasang mulai dari basement sampai ke lantai 6. Modelnya pun akan disesuaikan, seperti untuk outdoor dan indoor,” kata Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Syukur Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (20/1).
Andi menjelaskan, kejadian pencurian laptop anggota dewan Umi Kalsum belum lama ini, menjadi pelajaran berharga oleh pihaknya. Apalagi sebagai unit kerja yang paling bertanggungjawab di gedung dewan, pihaknya akan lebih meningkatkan sistem keamanan.
“Tujuannya untuk tingkatkan keamanan di gedung DPRD Medan. Serta antisipasi kejadian-kejadian kehilangan sebelumnya itu. Apalagi standar untuk gedung memang sudah selaiknya kayak gitu,” jelasnya.
Namun sayang, mantan Camat Belawan ini tidak mengetahui persis berapa unit pengadaan CCTV yang sudah pihaknya usulkan tersebut. “Datanya ada di kantor, semuanya lengkap. Jadi nantinya kita akan pasang disemua ruangan. Seperti ri ruang pimpinan dewan, ketua-ketua fraksi. Server pusatnya juga akan kami letakkan di ruang sekuriti, agar bisa memantau seluruh aktivitas dalam gedung,” ujarnya.
Monitor untuk memantau gerak-gerik tamu yang datang ke gedung DPRD Medan, kata Andi, akan disesuaikan atau diatur. Ia mencontohkan, pada ruang-ruang yang bersifat pribadi, seperti ruang kerja pimpinan dewan atau ketua fraksi, tidak akan dijangkau oleh kamera pengintai.
“Atau juga ruang-ruang seperti toilet. Kan tidak mungkin kita pasang di sana CCTV. Jadi nanti diatur ulang dan disesuaikan lagi. Teknologi kamera pengintai yang digunakan juga paling terbarukan. Dan kami sudah usulkan anggaran Rp1,9 miliar buat pengadaannya. Asumsi kemarin Rp1,8 M untuk sekalian pemasangan, namun bisa saja lebih murah tergantung harga pasar,” pungkasnya.
Pelaksana Tugas Sekwan DPRD Medan, Hj Alida mengakui bahwa pihaknya ada mengusulkan pengadaan CCTV di tahun ini. “Namun sejauh apa rencana dari penganggaran tersebut, saya tidak tahu. Itu domainnya bagian umum karena merupakan tupoksi mereka,” katanya.
Wanita yang akrab disapa Uni ini menambahkan, sejauh ini pihaknya hanya meletakkan CCTV di ruang paripurna. Meski ada terlihat kamera pengintai didepan ruang persidangan lantai G DPRD Medan, Uni membantah bahwa sudah ada alat tersebut.”Kalau itu belum ada. Itu cuma sarangnya saja. Tapi alatnya belum terpasang. Kami baru memasang di ruang paripurna saja,” pungkasnya. (prn/ila)
