Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kerja-kerja intelijen mencuat seiring pernyataan Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhono (SBY), yang menduga dirinya disadap. Saat ini, ternyata teknologi untuk melakukan penyadapan, seperti di film James Bond berkembang begitu pesat. Penyadapan hampir tidak mungkin diantisipasi, bahkan ratusan juta orang bisa disadap dalam waktu yang bersamaan.
SBY merasa jadi korban penyadapan, membuat hubungan dengan pemerintah saat ini memanas. Pengakuan SBY menjadi korban dugaan penyadapan berawal dari tudingan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama soal adanya percakapan via telepon antara SBY dan Ketua MUI Maruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama pada pertengahan pekan kemarin.
SBY menegaskan penyadapan demi kepentingan politik adalah tindakan ilegal. Sebab, sudah pasti penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan. Dia menyebut penyadapan ini artinya dilakukan demi kepentingan politik. Ketua Umum Partai Demokrat ini mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus penyadapan terhadapnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara. Dia menyatakan, tidak ada penyadapan yang dilakukan insitusi negara untuk kepentingan orang per orang. Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Presiden ke-6 SBY yang merasa dirinya disadap
“Saya kira tidak ada penyadapan, dan sudah ada bantahan resmi dari BIN. Kita pegang itu saja,” ujar Luhut usai menghadiri acara peluncuran buku di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Minggu (5/2).
Mantan Menko Polhukam ini juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini fokus menyelesaikan masalah negara yang ada. “Tidaklah kita terlibat yang aneh-aneh, mau membekinginya, sadap sini sadap sana, kampungan itu,” sebut Luhut saat memberi sambutan di acara peluncuran buku Banteng Senayan dari Medan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kerja-kerja intelijen mencuat seiring pernyataan Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhono (SBY), yang menduga dirinya disadap. Saat ini, ternyata teknologi untuk melakukan penyadapan, seperti di film James Bond berkembang begitu pesat. Penyadapan hampir tidak mungkin diantisipasi, bahkan ratusan juta orang bisa disadap dalam waktu yang bersamaan.
SBY merasa jadi korban penyadapan, membuat hubungan dengan pemerintah saat ini memanas. Pengakuan SBY menjadi korban dugaan penyadapan berawal dari tudingan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama soal adanya percakapan via telepon antara SBY dan Ketua MUI Maruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama pada pertengahan pekan kemarin.
SBY menegaskan penyadapan demi kepentingan politik adalah tindakan ilegal. Sebab, sudah pasti penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan. Dia menyebut penyadapan ini artinya dilakukan demi kepentingan politik. Ketua Umum Partai Demokrat ini mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus penyadapan terhadapnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara. Dia menyatakan, tidak ada penyadapan yang dilakukan insitusi negara untuk kepentingan orang per orang. Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Presiden ke-6 SBY yang merasa dirinya disadap
“Saya kira tidak ada penyadapan, dan sudah ada bantahan resmi dari BIN. Kita pegang itu saja,” ujar Luhut usai menghadiri acara peluncuran buku di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Minggu (5/2).
Mantan Menko Polhukam ini juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini fokus menyelesaikan masalah negara yang ada. “Tidaklah kita terlibat yang aneh-aneh, mau membekinginya, sadap sini sadap sana, kampungan itu,” sebut Luhut saat memberi sambutan di acara peluncuran buku Banteng Senayan dari Medan.
