ISTIMEWA FOR SUMUT POS
SUMUTPOS.CO – Lahirnya Binjai Smart City (BSC) diawali dengan penandatanganan kesepakatan tentang penerapan e-Goverment yang dilakukan oleh wali kota dan bupati di Sumatera Utara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2016 lalu. Pemko Binjai langsung menindaklanjutinya dengan melahirkan tujuh aplikasi pelayanan informasi kepada masyarakat berbasis online.
Diantaranya, e-Musrenbang, e-Dokter, e-Perizinan, e-Masyarakat, e-Warung, e-Pajak Bumi Bangunan hingga e-Rencana dan Anggaran. “Aplikasi itu berbasis cloud, andorid dan Web. Semua dikendalikan dari Command Center,” ujar Wali Kota Binjai Muhammad Idaham saat menyampaikan prestasi tentang BSC dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Koordinator Wilayah I Sumatera Tahun 2017 di Batam yang berlangsung sejak Rabu (19/4) hingga Jumat (21/4).
Idaham menguraikan, ada 42 jenis izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Terpadu. Dari jumlah itu, 21 jenis perizinan sudah berbasis online. Menurutnya, setiap perizinan dapat dipantau oleh Ruang Command Center. Bagi pemohon izin yang tengah mengurus, dapat diketahui proses sudah sampai di mana.
Idaham mencontohkan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan yang harus sudah rampung dalam waktu 1×24 jam. Jika tak rampung, secara sistematis akan masuk laporannya melalui email. Bahkan, juga sampai laporannya ke Inspektorat melalui layanan pesan singkat telepon genggam yang menyatakan bahwa, adapemohon yang izinnya belum rampung.
“Demikian juga jika izin sudah selesai, akan masuk pemberitahuan kepada pemohon lewat email dan SMS (pesan singkat),” ujar Wali Kota dua periode itu.
Dia menepis jika beranggapan membangun aplikasi Smart City dan Command Center berbiaya mahal. Seperti halnya yang dilakukan Pemko Bandung dan Pemprov Jakarta yang mengucurkan dana ratusan miliar.
“Binjai hanya habiskan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembuatan aplikasi Binjai Smart City dan pembangunan Binjai Command Center,” ujar Idaham seraya membagi tips tentang bagaimana membangun aplikasi smart city dan Command Center dengan biaya murah kepada peserta Raker yang diikuti Wali Kota seluruh Indonesia.
Biaya murah itu, kata Idaham, karena Pemko Binjai tidak memakai jasa konsultan dalam membangun smart city. “Aplikasi juga jangan beli. Kalau beli, kita harus bayar lisensi lagi setiap tahun,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Pemko Binjai yang enggan memakai jasa konsultan atau membeli aplikasi ini memilih untuk gandeng Politeknik Negeri Medan. Upaya merangkul perguruan tinggi dinilai memang sangat bermanfaat. Sebab melalui kerjasama ini, Pemko Binjai dibantu tenaga akademisi dan mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi serta diupah secara outsourching hingga akhirnya lahir aplikasi BSC.
Bahkan, Idaham juga bersedia membagi aplikasi yang dimiliki pemerintah Kota Rambutan itu. “Command Center sudah dilengkapi tv wall dan smart glassyang dibeli melalui e-Katalog. Untuk interior kami yang terbaik, dibanding Command Center kota-kota lain di Indonesia,” kata Idaham.
Raker Apeksi Korwil I Sumatera tersebut mengusung tema mendukung implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016, menuju ASN yang Profesional. Hadir para wali kota antara lain Wali Kota Medan, Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Padang dan Wali Kota Sibolga. (ted/yaa)
