Golkar Ogah Copot Jabatan Novanto

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar dipastikan tidak akan mencopot jabatan Setya Novanto dari Ketua DPR walaupun telah menjadi tersangka KPK. Posisinya sebagai pucuk pimpinan di partai berlambang Pohon Beringin pun dipastikan aman, karena DPP menegaskan tidak akan mengelar musyawarah nasional luar biasa ‎(Munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto.

Hal itu langsung ditegaskan DPP Partai Golkar ke fraksinya di parlemen dengan menggelar rapat pleno, Selasa (18/7). Sekretaris Jenderal Idrus Marham mengatakan, dirinya bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid telah menyampaikan kepada faksi bahwa partai beringin harus tetap solid.

“DPP Partai Golkar dan fraksi solid untuk memberikan dukungan kepada Bung Setya Novanto, baik selaku ketua umum DPP Partai Golkar maupun sebagai ketua DPR RI,” ujarnya di DPP Partai Golar, Slipi, Jakarta.

Menyangkut masalah hukum Novanto, DPP Partai Golkar menyampaikan dan menugaskan kepada fraksi di DPR untuk segera melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Novanto sebagai tersangka yang dilakukan oleh KPK.

“Bagaimana konstruksinya, bagaimana alasan-alasan yang ada, dan tentu nanti akan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah hukum lebih lanjut,” sebut Idrus.

Lalu, disampaikan pula kepada Fraksi Partai Golkar bahwa ditetapkannya Novanto sebagai tersangka tidak mempengaruhi posisi politik Partai Golkar yang telah diambil di dalam Munaslub, yaitu memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Jokowi-JK. Demikian juga tidak mengubah posisi dan keputusan Rapimnas 2016, bahwa Partai Golkar mencalonkan dan mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 mendatang.

Sehingga kelanjutannya, Fraksi Partai Golkar konsisten, bersungguh-sungguh, dan bekerja sama dengan fraksi-fraksi lain untuk memperjuangkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. “Termasuk perppu-perppu yang dikeluarkan, dan terakhir Perppu tentang Ormas,” tukas Idrus.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menyatakan, kegiatan fraksi tidak akan terganggu di tengah agenda politik dan perundang-undangan di DPR. “Termasuk RUU Pemilu. Kami dari Fraksi Partai Golkar akan memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan-kegiatan DPR RI tidak akan terganggu,” pungkasnya.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar dipastikan tidak akan mencopot jabatan Setya Novanto dari Ketua DPR walaupun telah menjadi tersangka KPK. Posisinya sebagai pucuk pimpinan di partai berlambang Pohon Beringin pun dipastikan aman, karena DPP menegaskan tidak akan mengelar musyawarah nasional luar biasa ‎(Munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto.

Hal itu langsung ditegaskan DPP Partai Golkar ke fraksinya di parlemen dengan menggelar rapat pleno, Selasa (18/7). Sekretaris Jenderal Idrus Marham mengatakan, dirinya bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid telah menyampaikan kepada faksi bahwa partai beringin harus tetap solid.

“DPP Partai Golkar dan fraksi solid untuk memberikan dukungan kepada Bung Setya Novanto, baik selaku ketua umum DPP Partai Golkar maupun sebagai ketua DPR RI,” ujarnya di DPP Partai Golar, Slipi, Jakarta.

Menyangkut masalah hukum Novanto, DPP Partai Golkar menyampaikan dan menugaskan kepada fraksi di DPR untuk segera melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Novanto sebagai tersangka yang dilakukan oleh KPK.

“Bagaimana konstruksinya, bagaimana alasan-alasan yang ada, dan tentu nanti akan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah hukum lebih lanjut,” sebut Idrus.

Lalu, disampaikan pula kepada Fraksi Partai Golkar bahwa ditetapkannya Novanto sebagai tersangka tidak mempengaruhi posisi politik Partai Golkar yang telah diambil di dalam Munaslub, yaitu memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Jokowi-JK. Demikian juga tidak mengubah posisi dan keputusan Rapimnas 2016, bahwa Partai Golkar mencalonkan dan mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 mendatang.

Sehingga kelanjutannya, Fraksi Partai Golkar konsisten, bersungguh-sungguh, dan bekerja sama dengan fraksi-fraksi lain untuk memperjuangkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. “Termasuk perppu-perppu yang dikeluarkan, dan terakhir Perppu tentang Ormas,” tukas Idrus.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menyatakan, kegiatan fraksi tidak akan terganggu di tengah agenda politik dan perundang-undangan di DPR. “Termasuk RUU Pemilu. Kami dari Fraksi Partai Golkar akan memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan-kegiatan DPR RI tidak akan terganggu,” pungkasnya.