MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting melalui Kasubbid Penmas AKBP Mp Nainggolan mengatakan, Kapolres Sibolga sedang mengusut tuntas keterlibatan AKP Hotma Sigalingging dalam jaringan peredaran narkoba.
“Kasusnya sedang ditangani Polres Tapteng. Kapolres Sibolga menegaskan akan mengusut tuntas siapapun yang mungkin terlibat,” kata Nainggolan, Selas (18/7).
Saat ditanyakan lebih detail soal berapa lama dan dari mana narkoba itu didapat AKP Hotma, dia mengaku belum mendapat informasi. Karena kasus masih dalam penyidikan. Bahkan, sebagai juru bicara Polda Sumut, sampai saat ini ia belum mendapat data terkait hal itu.
“Belum tahu, kasusnya kan masih ditangani. Kita belum dapat informasi lanjut apa hasil pemeriksaan di Polres Tapteng. Tapi seperti yang saya sebut tadi, Kapolres Sibolga ingin agar pengungkapannya hingga tuntas siapapun yang terlibat,” tutur mantan Kapolres Nias ini.
Keterlibatan aparat kepolisian dalam peredaran narkoba menujukkan bahwa narkoba telah menjadi bagian dari masalah bangsa. Keterlibatan oknum penegak hukum ini juga yang membuat pemberantasan narkoba menjadi sulit dilakukan.
Angota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menilai sanksi yang diberikan kepada oknum penegak hukum ketika terlibat peredaran narkoba juga kurang tegas. Ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah oknum aparat yang terlibat. “Sanksi yang tidak tegas membuat aparat kita juga tidak lepas dari pengaruh buruk narkoba. Selain itu aparat penegak hukum kita juga kurang memiliki integritas,” katanya.
Dia sangat menyangkan keterlibatan aparat kepolisian atau penegak hukum dalam peredaran narkoba. Sebab, sebagai penegak hukum harusnya memberikan contoh kepada masyarakat bukan malah sebaliknya. “Miris kita mendengar dan melihat keterlibatan oknum kepolisian. Kejadian ini sudah sering terjadi, agar tidak terulang harus dicarikan formulasinya,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti sistem rekrutmen personel kepolisian. Menurutnya, faktor sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas juga mempengaruhi aparat kepolisian ketika bertugas. “Perlu dievaluasi lagi sistem penerimaan. Beberapa waktu lalu ada kejadian dugaan pesanan atau titipan dari petinggi Mabes Polri dalam proses rekrutmen calon Akpol. Kalau hal ini terus terjadi, atau ketika penerimaan tidak dilakukan secara objektif, maka peristiwa ini akan terus terulang,” bilangnya. (dvs)
