JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK. Setelah kasus pelanggan Indosat yang melaporkan nomor NIK dan KK nya dipakai 50 nomor berbeda.
Pakar keamanan siber Pratama Pershada mengatakan, pemerintah wajib mencari tahu dan menyelidiki kejadian tersebut. Mengingat program registrasi kartu Sim belum lama dan masih terus bergulir. ”Pekerjaan rumah yang luar biasa bagi pemerintah,” ungkap dia.
Pria yang akrab dipanggil Pratama itu pun menuturkan, belum lama laman resmi milik salah satu instansi pemerintah diretas. Dia juga mendapat informasi ada belasan ribu data nomor KK dan NIK KTP yang bisa diakses secara bebas. ”Nampaknya memang situs ini banyak kerawanan dan sudah sering dipakai peretas untuk mempraktikan ilmunya,” terang dia.
Tidak hanya itu, Pratama juga meminta pemerintah turut memperhatikan berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan registrasi kartu sim. Bukan hanya soal satu data KK dan KTP yang digunakan untuk banyak nomor. Keluhan lain pun harus cepat ditanggapi. ”Ada laporan dari masyarakat di media sosial bahwa nomor yang belum registrasi masih bisa digunakan untuk panggilan keluar dan sms,” imbuhnya.
Menkominfo Rudiantara mengatakan agar masyarakat tidak sembarangan memberikan nomor NIK dan KK kecuali pada mereka yang memiliki otoritas. Ia menegaskan Kominfo tidak memiliki kaitan dengan data NIK dan KK. Selain itu, juga membiasakan diri untuk mengganti password email dan nomor PIN transaksi perbankan.
”Operator minta data NIK dan KK, terus diteruskan ke Ditjend Dukcapil di Kemendagri, terus diverifikasi, datanya nggak ada di Kominfo,” katanya di Jakarta rabu malam (7/3).
Rudi menyebut saat ini pihaknya bekerjasama dengan kepolisian untuk menelusuri. Dugaan awal, ada seseorang yang mengumpulkan NIK dan KK, kemudian dipakai berulang kali.
Untuk melindungi keamanan data NIK dan KK, Rudi mengharapkan masyarakat untuk mengakses fitur cek NIK dan KK yang disediakan masing-masing operator. Disitu akan terlihat berapa kali NIK dan KK digunakan untuk mendaftar.
Jika digunakan lebih dari sekali, maka pemilik NIK dan KK bisa mendatangi operator untuk protes.
Saat ini proses registrasi kartu prabayar masih terus berlangsung. Rudi berjanji pada Mei 2018, tiap operator sudah memiliki data pelanggan berbasis NIK dan KK yang bersih dan rapi. ”Kami juga kerjasama dengan Bareskrim untuk membersihkan data itu,” katanya.
Sementara itu, Public Relation Manager Communication and Information System Research Center (CISSReC) Ibnu Dwi Cahyo menjelaskan, data KTP juga KK memang banyak berseliweran di dunia maya. Namun, data tersebut bisa diakses bebas bukan karena kebocoran sistem. ”Tapi, ada yang mengumpulkan lalu upload,” terang dia.
