MEDAN, SUMUT POS — Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kembali menjadi sorotan masyarakat terkait pengawasan bangunan yang diduga tidak memiliki izin resmi.
Sorotan ini mencuat setelah sebuah bangunan eks restoran cepat saji di Jalan H. Adam Malik, yang sedang direnovasi menjadi showroom, kedapatan tetap beraktivitas meski telah dipasang segel oleh petugas.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (19/6) hingga Minggu (21/6) siang, sejumlah pekerja dilaporkan masih terus melanjutkan aktivitas rehabilitasi gedung. Kondisi tersebut memicu pertanyaan dari masyarakat sekitar mengenai efektivitas serta ketegasan Satpol PP dalam penegakan perda di lapangan.
“Bangunan tersebut sudah disegel, namun para pekerja di dalam tampaknya masih tetap beraktivitas seperti biasa. Hal ini tentu membuat warga bertanya-tanya mengenai komitmen pengawasan dari Satpol PP,” ujar Amri, salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi, Minggu (21/6).
Persoalan ini memicu desakan dari sebagian kelompok masyarakat yang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP Kota Medan. Langkah evaluasi dianggap penting demi menjaga kepatuhan hukum serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan bangunan.
Di sisi lain, beredar pula informasi di kalangan warga yang menduga adanya oknum anggota dewan yang turut memengaruhi kelancaran aktivitas renovasi bangunan tersebut di tengah status penyegelan. Sejumlah elemen masyarakat bahkan menyatakan rencana untuk menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat guna menuntut pergantian pimpinan di tubuh Satpol PP Kota Medan jika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi telah dilakukan wartawan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons resmi terkait operasional bangunan di Jalan H. Adam Malik maupun desakan evaluasi jabatan dari warga. (adz)
MEDAN, SUMUT POS — Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kembali menjadi sorotan masyarakat terkait pengawasan bangunan yang diduga tidak memiliki izin resmi.
Sorotan ini mencuat setelah sebuah bangunan eks restoran cepat saji di Jalan H. Adam Malik, yang sedang direnovasi menjadi showroom, kedapatan tetap beraktivitas meski telah dipasang segel oleh petugas.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (19/6) hingga Minggu (21/6) siang, sejumlah pekerja dilaporkan masih terus melanjutkan aktivitas rehabilitasi gedung. Kondisi tersebut memicu pertanyaan dari masyarakat sekitar mengenai efektivitas serta ketegasan Satpol PP dalam penegakan perda di lapangan.
“Bangunan tersebut sudah disegel, namun para pekerja di dalam tampaknya masih tetap beraktivitas seperti biasa. Hal ini tentu membuat warga bertanya-tanya mengenai komitmen pengawasan dari Satpol PP,” ujar Amri, salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi, Minggu (21/6).
Persoalan ini memicu desakan dari sebagian kelompok masyarakat yang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP Kota Medan. Langkah evaluasi dianggap penting demi menjaga kepatuhan hukum serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan bangunan.
Di sisi lain, beredar pula informasi di kalangan warga yang menduga adanya oknum anggota dewan yang turut memengaruhi kelancaran aktivitas renovasi bangunan tersebut di tengah status penyegelan. Sejumlah elemen masyarakat bahkan menyatakan rencana untuk menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat guna menuntut pergantian pimpinan di tubuh Satpol PP Kota Medan jika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi telah dilakukan wartawan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons resmi terkait operasional bangunan di Jalan H. Adam Malik maupun desakan evaluasi jabatan dari warga. (adz)
