26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Stop Pungli di Dinas Pendidikan

BAMBANG/SUMUT POS
UNJUKRASA: Puluhan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Langkat, Senin (27/8).

LANGKAT,SUMUTPOS.CO – Prihatin dengan aksi-aksi pungli di Dinas Pendidikan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kuala Bingei, Kecamatan Stabat, Langkat, Senin (27/8) siang.

Awalnya, aksi unjukrasa mahasiswa berlangsung damai saat menyampaikan aspirasinya. Namun karena tak kunjung ditemui perwakilan di DPRD Langkat, membuat mahasiswa menggoyang pagar. “Mana kalian (DPRD), kenapa kalian tidak muncul juga untuk menerima kami. Kalian adalah wakil rakyat dan kami hanya ingin menyampaikan asfirasi,” teriak salah satu mahasiswa sembari menendang pagar.

Ternyata aksinya itu, mendapat teguran petugas Polres Langkat berpakaian baju preman. “Eh, jangan anarkis kalian, ijin kalian ini tidak ada, jangan sampai kami ambil kalian nanti,” ancam petugas berkumis tersebut.

“Apanya bapak ini, kok kami mau ditangkap pulak. Kami di sini haya menyampaikan aspirasi, kalian dengar itu kalau kita mau ditangap,”balas mahasiwa tersebut kepada rekan-rekannya.

Meski petugas dengan mahasiswa sempat bersitegang, akhirnya para mahasiswa diterima anggota DPRD Langkat.

Ketua PMII Cabang Langkat Gusri Hanapi mengatakan, tujuan aksi mereka karena prihatin dengan citra dunia pendidikan di Kabupaten Langkat, sangat buruk.

“Kita sama-sama tahu kalau citra dunia pendidikan Kabupaten Langkat sangat buruk akibat beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), untuk itu kami datang bertujuan menyampaikan aspirasi, agar tidak terjadi lagi hal serupa,” jelas Gusri.

Gusri mencontohkan dengan adanya kasus OTT dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan Kasis Pendidikan, serta beberapa kepala sekolah. Belum lagi, baru-baru ini kasus OTT kembali mencuat.

“Jadi kami minta DPRD bergerak untuk melakukan pengawasan. Jangan lagi ada permasalahan Pungli, di Dinas Penddikan tersebut,” pinta mahasiswa yang melakukan pertemuan dengan komisi B DPRD Langkat.

Ketua Komisi B DPRD Riska dan Safrijal Helmi mengaku akan menampung aspirasi dan masukan mahasiswa. Dan dalam waktu dekat akan mengundang instansi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Mendapat jawaban tersebut, para mahasiswa pun kembali dan membubarkan diri dengan pengawalan petugas Polres Langkat. (bam/han)

BAMBANG/SUMUT POS
UNJUKRASA: Puluhan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Langkat, Senin (27/8).

LANGKAT,SUMUTPOS.CO – Prihatin dengan aksi-aksi pungli di Dinas Pendidikan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kuala Bingei, Kecamatan Stabat, Langkat, Senin (27/8) siang.

Awalnya, aksi unjukrasa mahasiswa berlangsung damai saat menyampaikan aspirasinya. Namun karena tak kunjung ditemui perwakilan di DPRD Langkat, membuat mahasiswa menggoyang pagar. “Mana kalian (DPRD), kenapa kalian tidak muncul juga untuk menerima kami. Kalian adalah wakil rakyat dan kami hanya ingin menyampaikan asfirasi,” teriak salah satu mahasiswa sembari menendang pagar.

Ternyata aksinya itu, mendapat teguran petugas Polres Langkat berpakaian baju preman. “Eh, jangan anarkis kalian, ijin kalian ini tidak ada, jangan sampai kami ambil kalian nanti,” ancam petugas berkumis tersebut.

“Apanya bapak ini, kok kami mau ditangkap pulak. Kami di sini haya menyampaikan aspirasi, kalian dengar itu kalau kita mau ditangap,”balas mahasiwa tersebut kepada rekan-rekannya.

Meski petugas dengan mahasiswa sempat bersitegang, akhirnya para mahasiswa diterima anggota DPRD Langkat.

Ketua PMII Cabang Langkat Gusri Hanapi mengatakan, tujuan aksi mereka karena prihatin dengan citra dunia pendidikan di Kabupaten Langkat, sangat buruk.

“Kita sama-sama tahu kalau citra dunia pendidikan Kabupaten Langkat sangat buruk akibat beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), untuk itu kami datang bertujuan menyampaikan aspirasi, agar tidak terjadi lagi hal serupa,” jelas Gusri.

Gusri mencontohkan dengan adanya kasus OTT dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan Kasis Pendidikan, serta beberapa kepala sekolah. Belum lagi, baru-baru ini kasus OTT kembali mencuat.

“Jadi kami minta DPRD bergerak untuk melakukan pengawasan. Jangan lagi ada permasalahan Pungli, di Dinas Penddikan tersebut,” pinta mahasiswa yang melakukan pertemuan dengan komisi B DPRD Langkat.

Ketua Komisi B DPRD Riska dan Safrijal Helmi mengaku akan menampung aspirasi dan masukan mahasiswa. Dan dalam waktu dekat akan mengundang instansi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Mendapat jawaban tersebut, para mahasiswa pun kembali dan membubarkan diri dengan pengawalan petugas Polres Langkat. (bam/han)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/