SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
ANTRE:
Warga mengantre di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan untuk mengurus perekaman
e-KTP, beberapa waktu lalu. Saat ini blanko e-KTP kosong .
penduduk elektronik (KTP-el) dalam penggunaan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 mendatang
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan kembali kosong. Kekosongan stok blanko tersebut terjadi sejak beberapa hari belakangan. Bahkan, juga tidak memiliki tinta untuk mencetak e-KTP.
Kepala Disdukcapil Kota Medan OK Zulfi mengatakan, kekosongan blanko dan tinta sudah terjadi sejak Senin (5/11). “Seharusnya di P-APBD ada penambahan untuk membeli tintan
Namun, kenyataannya tidak ada,” ujarnya, kemarin.
Dengan kekosongan stok blanko tersebut, OK Zulfi meminta masyarakat Kota Medan bersabar. Sebab, stoknya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Sebenarnya beberapa hari lalu ada pegawai yang menjemput blanko, tetapi sebanyak 2.000 keping. Padahal, permintaan yang diajukan 30.000 keping,” tuturnya.
OK Zulfi menyatakan, 2.000 keping blanko hanya cukup untuk mencetak permohonan masyarakat yang sudah ada. Sedangkan, untuk yang baru mengajukan terpaksa harus menunggu ketersediaan dari Kemendagri.”Kami sudah melayangkan surat resmi untuk meminta kepada Kemendagri sebanyak 100.000 keping. Kita berharap permintaan itu bisa dipenuhi,” harapnya.
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Medan, Arpian Saragih mengatakan hal senada. “Kita sudah umumkan blanko kosong di kantor. Meski kosong, masyarakat bisa tetap mengurus KTP elektronik. Artinya, pelayanan tidak terganggu,” aku Arpian.
Ia menambahkan, ketersediaan stok blanko belum bisa dipastikan kapan waktunya karena tergantung dari Kemendagri. “Kita berharap secepatnya dikirim dan petugas kita sudah diberangkatkan ke sana,” katanya.
Sementara, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Gede Suratha membantah Kota Medan kehabisan stok blanko e-KTP. “Tidak benar kosong, masih ada stok 1.000 keping lebih,” ujar Gede Suratha ketika dihubungi wartawan.
Menurutnya, guna menyiasati ketersediaan blanko e-KTP, pihaknya melakukan kebijakan distribusi atau perpindahan dari daerah yang ada di sekitarnya. Atau, bisa juga dikirim pegawai untuk menutup kekurangan seperti yang dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, Yogyakarta, Bali, Lampung, dan NTT.
“Sebagai contoh, di DKI butuh 1,4 juta hingga 17 April 2019. Maka, kita suplai hampir setiap hari 5-10 ribu. Bukan 1,4 juta kita kasih langsung, karena daerah lain membutuhkan juga. Jadi, perlu pengaturan demi pelayanan,” ujarnya. (ris)
