Estimasi BKN hingga Lima Tahun ke Depan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan angka pensiunan Pengawai Negeri Sipil (PNS) hingga 2015 mendatang mencapai 590.114 pegawai. Estimasi itu berdasarkan perhitungan lima tahun ke depan, terhitung sejak 2011.
Kasubag Humas BKN Petrus Sujendro mengungkapkan, PNS yang masuk masa pensiun di tahun ini adalah sebanyak 107.418 orang. Sedangkan di 2012 mendatang diperkirakan 114.276 orang.
Kemudian pada 2013, PNS yang memasuki usia pensiun 114.490 orang. Sedangkan pada 2014 jumlahnya 126.705 pegawai, dan 2015 sebanyak 127.225.
“Dari traffick ini tergambar kalau setiap tahunnya ada kenaikan jumlah PNS yang pensiun. Ini disesuaikan dengan penambahan pegawai yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah,” jelas Petrus, Kamis (28/10).
Apakah pengadaan CPNS setelah moratorium dicabut berpatokan pada jumlah pensiun” Petrus mengatakan hal itu tidak dijadikan acuan. Sebab, pengadaan CPNS lebih dititikberatkan pada analisis jabatan dan beban kerja.
“Belum tentu jumlah kuotanya sebanyak itu, bisa lebih, bisa saja kurang dari itu. Apalagi belum ada aturan lanjut mengenai pengadaan CPNS setelah moratorium ini,” tandasnya.
Sebelumnya BKN pernah mewacanakan pensiun dini bagi PNS terutama yang berpendidikan SMA. Hanya saja wacana ini sulit direalisasikan. Hingga saat ini, belum ada satupun PNS yang mengajukan diri untuk pensiun dini. “Sampat saat ini belum ada PNS yang minta pensiun dini,” ujar Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat.
Pensiun dini diwacanakan pemerintah dalam upaya mendapatkan PNS profesional berbasis kompetensi. Di dalam struktur organisasi kepegawaian di Indonesia, masih didominasi PNS yang hanya berijazah SMA. Itu sebabnya, pemerintah memberikan kompensasi lebih bagi pegawai yang mau mengajukan pensiun sendiri.
“Pemerintah memang menyarankan ada pensiun dini secara sukarela. Tapi ini bisa berlaku bagi PNS yang berumur 50 tahun dan mempunyai masa kerja selama 20 tahun. Namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan,” katanya.
Untuk diketahui, kebijakan pensiun dini mulai ditawarkan Kementerian Keuangan. Tawaran terbanyak ada pada pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kemenkeu. Ada 1800-2000 pegawai yang ditawari pensiun dini.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, proses penawaran pensiun dini tersebut tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Pelaksanaan pensiun dini merupakan konsekuensi dari reformasi birokrasi. Setelah dicoba di Ditjen Perbendaharaan, diharapkan bisa dilakukan di instansi lain. Mengenai anggaran yang disiapkan untuk memberikan kompensasi (golden shake hand), Agus belum menyebutkan anggarannya. Sebab, kebutuhan anggarannya masih dievaluasi.
Dengan adanya modernisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kebutuhan pegawai menjadi makin sedikit. Selain diberi tawaran pensiun dini, juga ditawarkan untuk disalurkan ke daerah yang tengah membutuhkan tenaga membuat laporan keuangan. (esy/jpnn)
