JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, menilai pernyataan Ketua Umum Partai Nas dem Surya Paloh soal lembaga survei paling menentang pilkada lewat DPRD, hanya candaan. Menurut Adi, lembaga survei adalah pihak outsider yang tidak punya kekuatan untuk menentukan atau determinasi atas kebijakan sistem pilkada.
“Enggak lah, saya kira bercanda beliau konteksnya. Kalau dibanding kekuatan politik dan kekuatan oligarki partai, apa artinya sih lembaga survei itu?,” ujar Adi usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
“Lembaga survei itu tidak punya determinasi, tidak ada apa-apanya. Enggak terlampau penting dibanding kekuatan oligarki partai. Yang punya kekuatan untuk mendorng soal pelaksanaan sistem pilkada langsung maupun tidak langsung ya partai,” lanjutnya.
Namun, dia pun mengingatkan bahwa yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah oligarki partai. Adi menilai ada kecenderungan oligarki ingin mengebiri suara masyarakat yang sebelumnya diakomodasi lewat pilkada langsung.
“Ada kelompok-kelompok di mana suara rakyat ingin diutak-atik sehingga pemilihan jadi diarahkan ke DPRD. Itu saya kira jauh lebih serius daripada ngomongin lembaga survei,” kata Adi.
Kecenderungan ini, menurutnya bisa dilihat dari adanya partai yang setuju sistem pilkada langsung dan yang tidak setuju pilkada langsung.
“Yang tidak setuju (dengan pilkada langsung) ada kecenderungan melanggengkan oligarki. Yang sepakat pemilu langsung adalah yang parpolnya modern, yang mau menerima terhadap perkembangan modernitas demokrasi yang mana rakyat bisa berikan suara secara langsung,” tegas Adi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkelakar saat menanggapi wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia berseloroh, sejatinya yang paling menentang diberlakukannya pilkada tak langsung ialah lembaga survei.
Sebab, dengan tak adanya pilkada langsung, maka lembaga survei yang kerap dipakai jasanya untuk memprediksi kemenangan calon akan kehilangan salah satu pekerjaan. (bbs/azw)
