MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin mengatakan, bahwa Kolam Renang Deli dan Medan Zoo sebaiknya dikelola oleh swasta, agar bisa menghasilkan profit (pendapatan) bagi Kota Medan.
Hal ini sekaitan dengan PD Pembangunan Kota Medan yang merupakan salah satu BUMD Pemko Medan, di antaranya Kolam Renang Deli dan Medan Zoo, belum juga mampu memberikan seperser pun Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kota Medan pada tahun 2019n
“Kami memang sudah berencana memanggil PD Pembangunan untuk RDP di bulan (Februari) ini juga. Kalau mereka tak mampu memberikan PAD, ya kasih saja ke swasta, biar swasta yang beri keuntungan ke Kota Medan. Mereka mampu menggaji 4 direktur dan ratusan pegawainya, tapi tak mampu memberikan PAD ke Kota Medan. Jadi untuk apalagi? PD Pembangunan tak perlu ada,” ujar Hendri.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman mengkritik banyaknya jumlah pegawai di PD Pembangunan Kota Medan. “BUMD-nya tak mengahasilkan PAD, tapi pegawainya 171 orang. Ini luar biasa, gak benar ini,” ucap Abdul Rahman kepada Sumut Pos, Selasa (11/2).
Dikatakan Rahman, posisi PD Pembangunan yang hanya mengelola 2 lokasi, yakni Medan Zoo dan Kolam Renang Deli tidak layak untuk mempekerjakan pegawai sebanyak 171 orang tersebut. “Harusnya Medan Zoo itu bisa lebih terurus karena banyak pegawainya, lebih bersih dan lebih tertata. Nah, kalau Medan Zoo dan Kolam Renang Deli itu tak terurus padahal jumlah pegawainya sebanyak itu, terus kerja mereka itu apa,” tanya Rahman.
Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi mengatakan, saat ini pegawai PD Pembangunan Kota Medan berjumlah 171 orang. Ditambah lagi, saat ini ada empat Direktur yang menjabat di PD Pembangunan.
“Dirut saya sendiri (Putrama Alkhairi), Direktur Umum dan Keuangan ada pak DR Sugito Hadi, Direktur Pengembangan ada pak Ir Amra MSi dan Direktur Operasional ada pak Ir Dasril MM,” ujarnya sembari mengatakan banyaknya jumlah pegawai tersebut sangat membebani biaya untuk membayar gaji. (map/ila)
