DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tokoh masyarakat serta Kepala Desa Bakkal Gajah Kecamatan Silima Pungga-Pungga melakukan audensi dengan Komisi III DPRD Dairi, Selasa (14/7). Kedatangan mereka, untuk mendesak DPRD untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menempatkan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ke sekolah dasar (SD) nomor 034808 Bakkal Gajah.
Rombongan Kepala Desa Bakkal Gajah, Humitar Sitorus menyatakan di SD tersebut hanya ada 1 orang guru PNS yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah. Dan PNS ini hanya dibantu 7 orang tenaga honorer.
“Dan supaya kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa terlaksana, pihak sekolah dan komite terpaksa merekrut tenaga honor sebagai guru kelas. Saat ini, tenaga pendidik disekolah itu, 1 PNS dan 7 orang guru honor untuk mendidik sebanyak 75 siswa,” ujarnya.
Humitar mengatakan anak-anak di desa Bakkal Gajah juga generasi bangsa Indonesia yang harus mendapatkan pendidikan yang layak serta bermutu. Karena itu, seharusnya mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak yang diajar oleh tenaga pengajar sesuai dengan bidang pendidikan.
“Bukan maksud merendahkan tenaga pengajar disana, tetapi tidak semua disiplin ilmu mereka di bidang pendidikan sehingga bagaimana kualitas pendidikan di sana kita jamin,” ujarnya.
Menurut Kades, kekurangan guru tersebut sudah sering disuarakan baik langsung kepada Bupati Eddy KA Berutu maupun ke Dinas Pendidikan. Namun sampai sekarang tidak ada realisasi penpatan guru ke sana.
Ironisnya, pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 lalu, tidak ada dibuka formasi ke SD 034808 Bakkal Gajah.
“Kami memohon kepada dewan untuk mendengarkan aspirasi kami demi keberlangsungan pendidikan di desa kami,” tutupnya.
Menanggapi aspirasi warga Desa Bakkal Gajah, anggota Komisi III, Bona Tindaon serta Lamasi Simamora dan lainya menegaskan, akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat Desa Bakkal Gajah.
“Dengan pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan depenitif kita harapkan bisa memperbaiki birokrasi serta mutu pendidikan termasuk pemerataan guru. Dinas Pendidikan punya lokasi anggaran lumayan besar baik dari APBN maupun APBD Kabupaten. Harusnya itu bisa mendorong peningkatan kualitas,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Dairi, Besli Pane usai pertemuan mengatakan, secara umum SD di Dairi saat ini kekurangan guru PNS. Karena jumlah guru SD yang pensiun dengan perekrutan CPNS tidak sebanding.
“Kita tetap mengusulkan ke BKPSDM untuk selanjutnya dilakukan perekrutan CPNS, tetapi mungkin jumlah kuota yang disetujui pemerintah pusat terbatas. Saat ini kita terus melakukan pemetaan dalam rangka perataan guru,” tandasnya.(rud/ram)
Selain Kades, pertemuan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, Osman Silaen dan warga lainya. Sedangkan Komisi III diwakilakn oleh Bona Tindaon, Lamasi Simamora, Nurlinda Angkat, Jones Gurning serta Radeanto Banjarnahor. (rud/ram)
