MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan guru-guru di SMA Negeri 6 Medan menandatangani surat pernyataan atas ketidaknyamanan kepemimpinan Kepala sekolahnya. Mereka pun melayangkan surat pernyataan itu ke Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Inspektorat Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
Ketidaknyamanan itu diketahui Sumut Pos dari sejumlah sumber di SMA Negeri 6, pada Selasa (8/11/2022) di salah satu tempat di Kota Medan. Sumber memaparkan, puluhan para guru membuat Surat Ketidaknyamanan atas sikap kepemimpinan Kepala SMA Negeri 6 Medan, Siti Rahma Lubis SPd MSi itu atas sikapnya dalam hal pengelolaan keuangan tanpa memfungsikan secara maksimal Bendahara Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selanjutnya, honor para guru honorer dibayarkan berbeda-beda jumlahnya. Tak hanya itu, dalam hal pengelolaan keuangan untuk operasional sekolah tidak transparan. Bahkan, kegiatan ekstra kurikulier siswa juga tidak didukung oleh finansial. Uniknya, dalam hal pembayaran kebutuhan sekolah selalu dibayarkan oleh kepala sekolah sendiri.
Sumber juga bercerita tentang kegiatan siswa di luar sekolah, para siswa hanya diberi uang transport sebesar Rp5.000 sedangkan biaya makan dan minumnya tak diberikan, apalagi guru pendampingnya tidak diberikan biaya pengganti transportasi. “Selain itu, ada juga honor para guru honor awalnya Rp70 ribu per jam, dipotong menjadi Rp50 ribu per jam. Ini kami tidak tahu alasannya sampai sekarang,” ujarnya.
Selain itu, lanjut sumber, ada juga honor masa perkenalan lingkungan sekolah (MPLS) TP 2022/2023, awalnya sudah disepakati Rp50 ribu per sesi, dengan jumlah pertemuan 6 sesi, tapi yang diterima pemateri hanya Rp150 ribu. Saat ditanyakan, tak ada juga alasannya yang jelas. “Masih banyak keluhan kami lagi yang lain, kami berharap ada pertimbangan dari Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumut terkait hal ini. Harapan kami, agar ada pemimpin yang bisa memimpin SMA Negeri 6 Medan ini selayaknya pemimpin yang mengayomi dan bisa berkomunikasi yang baik dengan para alumni,” tambahnya.
Akibat adanya kekisruhan ini, Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan mengeluarkan surat untuk melakukan pertemuan antara guru-guru dan Tendik beserta Kepala Sekolah yang ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, Drs R Zuhri Bintang MAP, guna mengklarifikasi dan mencari fakta kebenarannya terkait masalah tersebut. Pertemuan dilakukan sesuai dengan undangan yang disampaikan yaitu kemarin, Selasa (08/11/22) bertempat di aula SMA Negeri 6 Medan.
Seusai pertemuan dengan pihak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatang, Kepala Sekolah SMA Negeri 6, Siti Rahma Lubis, S.Pd, M.Si, yang dihubungi Sumut Pos mengatakan, pihaknya sudah dijebatani oleh Dinas Pendidikan Cabang Medan Selatan. “Alhamdulillah semua sudah diklarifikasi, dan saya tidak benar melakukan apa yang dituduhkan dalam surat pernyataan para guru tersebut,” katanya.
Menurut Siti, dirinya hanya melakukan program yang diberikan oleh pimpinan atas yaitu Dinas Pendidikan Provinsi terkait Moto pendidikan yaitu bermartabat, berprestasi, berbudaya, dan bertaqwa. “Jadi saya mencoba untuk memulai menjalankan program tersebut dengan mendisiplinkan seluruh aspek yang ada di sekolah termasuk guru-guru dan tendik. Mungkin dengan apa yang saya lakukan, guru-guru belum siap untuk menjalankannya, sehingga ada salah pemikiran dan tidak sejalan,” ucapnya.
Siti juga menambahkan, kalau saat ini ada lebih dari 20 guru yang mencabut dukungannya terhadap pernyataan. “Alhamdulillah itu semua atas kesadaran mereka sendiri, tanpa ada intervensi atau tekanan dari saya. Karena semua sudah saya jelaskan di depan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan,” ujarnya.
Menurut Siti apa yang dia lakukan selama ini hanya bertujuan untuk kemajuan dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 6 Medan, dengan menjalankan visi dan misi serta program yang datangnya dari Dinas Pendidikan Provinsi. “Untuk ke depan saya sebagai pimpinan akan tetap merangkul seluruh guru dan tendik agar SMA Negeri 6 memiliki mutu pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi serta program dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tambahnya. (mag-1)
