SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengelola ikan asin di Kota Sibolga kewalahan akibat tingginya harga garam yang tembus di Rp280.000 per sak (karung). Selain ikan, garam menjadi bahan utama produksi ikan asin.
Khairuman Hutagalung, beserta pelaku usaha ikan asin lainnya berharap, kenaikan harga garam ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga mereka mampu membeli garam dengan harga yang wajar.
“Kenaikan harga garam ini bertahap, beberapa bulan yang lalu harganya Rp130.000 per sak, kemudian naik jadi Rp140.000 per sak. Sekarang naik lagi jadi Rp280.000 per sak. Kenaikan ini sudah sampai seratus persen,” katanya dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis (9/3/2023).
Khairuman Hutagalung mengatakan, berdasarkan perhitungan mereka, para pengelola ikan asin di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, setidaknya butuh 800 karung garam per bulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori mengatakan, masyarakat pengasin ikan ini resah dengan naiknya harga garam yang berpengaruh terhadap penjualan mereka. “Perlu kita ingat, Kota Sibolga itu Kota Inflasi, kita takut nanti harga ikan asin ini menjadi satu faktor terjadinya inflasi. Kemudian ikan-ikan asin dari luar daerah sudah mulai masuk ke Kota Sibolga karena mungkin produksi mereka murah,” kata Jamil.
Menurutnya, Pemerintah Kota Sibolga harus mengambil langkah antisipasi terhadap kenaikan harga garam, salah satunya melakukan MoU dengan daerah penghasil garam.
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing pada pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya segera memerintahkan instansi terkait untuk mengecek kebutuhan garam di Kota Sibolga.
Terjadinya kelangkaan garam ini akibat faktor iklim sehingga petani garam tidak maksimal dalam memproduksi, kemudian menyalurkannya ke daerah yang membutuhkan garam. “Seharusnya, mereka keluarkan tiga puluh persen dari total produksi mereka, kini hanya keluarkan tiga persen akibat gagal panen,” ungkapnya.
Pihaknya akan menggandeng daerah penghasil garam seperti Cirebon dan Madura agar dapat menyalurkan produksi mereka untuk kebutuhan masyarakat di Kota Sibolga. Setelah ditabulasi, pihaknya akan melakukan langkah untuk memenuhi kebutuhan garam. Termasuk melakukan intervensi harga.
“Kita juga akan subsidi ongkos, dan melakukan kontak dengan produsen garamnya. Pemerintah tidak membeli garam, tetapi masyarakat yang kumpul, kemudian kita usulkan BUMD yang membeli garamnya,” Pantas menambahkan. (mag-5/adz).
