JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan aksi walk out saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan menyampaikan pendapatnya dalam Open Debate Dewan Keamanan (DK) PBB terkait krisis Israel-Palestina, Rabu (24/1) waktu setempat. Menlu meninggalkan ruangan bersama sejumlah diplomat dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebelum meninggalkan ruangan, Retno dalam pidatonya menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di Jalur Gaza. Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen.
Pada kesempatan yang sama, Retno mengatakan, Indonesia menolak keras pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Dia menilai, pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. “Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujarnya mempertanyakan sikap DK PBB.
Menurut Retno, ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir. Indonesia pun selalu hadir sebagai salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina. “Dalam pernyataan di DK PBB tadi saya ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida,” ungkapnya usai mengikuti debat.
Retno juga mempertanyakan mengenai resolusi PBB yang dibuat khusus untuk Palestina yang telah diadopsi dan dilaksanakan. Mengingat, banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. “Kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?,” ungkapnya.
Di sisi lain, Retno mendesak, adanya penyediaan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses Solusi Dua Negara. Termasuk, upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. “Palestina juga harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel,” jelasnya.
Penghentian pasokan senjata ke Israel juga diminta dihentikan. Pasalnya, setiap senjata yang dikirim ke Israel dinilai dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal mengamini adanya aksi keluar ruangan oleh Menlu dan sejumlah diplomat. “Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap, red) Israel menyampaikan pernyataannya. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” ungkapnya. (mia/jpg)
