MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menolak nota keberatan (eksepsi) mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin dan abang kandungnya, Iskandar Perangin-angin selaku Kepala Desa Raja Tengah, Langkat.
Alhasil, persidangan kasus suap untuk pengamanan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat sejak tahun anggaran 2020 hingga 2021 sebesar Rp68,4 miliar berlanjut hingga putusan akhir.
Dalam putusan selanya, majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis menilai eksepsi para terdakwa telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Selain itu, hakim juga menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cermat, jelas, dan lengkap.
“Mengadili, menyatakan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak dapat diterima. Memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” tegas hakim As’ad Rahim Lubis, dalam sidang di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (24/2/2025) sore.
Pasca-membacakan putusan sela, hakim menunda dan akan kembali melanjutkan persidangan pada Senin (10/3/2025) mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi atau pembuktian.
Diuraikan dalam dakwaan, para terdakwa melakukan pengaturan sejumlah proyek yang dikerjakan sejumlah dinas di Pemkab Langkat.
Dinas-dinas tersebut di antaranya ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik secara lelang atau tender maupun penunjukan langsung pada tahun anggaran 2020–2021, Terbit memberikan arahan kepada para kepala dinas yang dilakukan di rumah atau warung di sekitar rumahnya.
Dalam prosesnya, Iskandar bertindak sebagai pengatur segala paket pekerjaan atau proyek di sejumlah dinas tersebut. Di samping itu, Kelompok Kerja (Pokja) juga akan mencari-cari kesalahan-kesalahan perusahaan lain yang mengikuti lelang.
Perusahaan-perusahaan yang telah dimenangkan untuk mengerjakan sesuatu proyek wajib menyerahkan fee atau uang sebesar 15,5 persen hingga 16,5 persen dari nilai kontrak kepada para terdakwa.
Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 12 huruf i Jo. Padal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Serta, dakwaan kedua melanggar Pasal 12 B Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (man/han)
