Dua Jam Bincang-bincang Bersama Balon Gubsu, Cornel Simbolon (1)
Seperti tipikal jenderal pada umumnya, karakter tegas mewarnai sosoknya. Vokalnya mantap, visinya jelas. Kesan itu terekam kuat saat Letjen (Purn) Cornel Simbolon MSc berkunjung lagi ke Kantor Sumut Pos di gedung Graha Pena Medan.
Lagi, karena ini adalah kunjungan kedua. Kepada awak Sumut Pos, mantan Wakil Kepala Staf TNI AD ini banyak bicara tentang konsep-konsepnya membangun Sumatera Utara.
“Keadilan itu penting untuk persatuan,” cetusnya mengawali cerita.
Apa maksudnya?
Cornel pun menjelaskan. Berangkat dari pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat Timor Timur sebelum referendum, dirinya kerap menerima keluhan dari warga setempat, tentang sejumlah ketidakadilan yang mereka rasakan. “Contohnya, warga Timtim merasa tidak mendapat akses pendidikan yang maksimal. Jangankan perguruan tinggi, bahkan level SMA saja terbatas. Jumlah SMA tidak banyak di sana,” cetusnya.
Tak hanya soal pendidikan, warga setempat juga merasa dianaktirikan pemerintah soal lahan. Tiga kabupaten tersubur dijadikan pemerintah sebagai daerah transmigran. Ratusan rumah dan ratusan hektare lahan dibagi-bagi kepada warga transmigran. Warga trans juga mendapat hak dengan sertifikat tanah yang resmi. Sementara warga setempat, jangankan mendapat tanah dan lahan, malah tergusur dari daerah mereka.
“Belajar dari pengalaman itu, kita pahami bersama bahwa keadilan itu penting untuk persatuan bangsa dan negara,” tegasnya.
Lantas, apa hubungan kisah itu dengan visinya membangun Sumatera Utara?
Kata Cornel, masyarakat Sumut juga membutuhkan keadilan pembangunan. Salahsatu cara untuk memberikan keadilan pembangunan di Sumatera Utara, adalah dengan membangun infrastruktur jalan yang sangat memadai, menjangkau hingga ke daerah pelosok.
“Dengan membangun dan membenahi seluruh infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi otomatis akan mengikuti. Karena darah perekonomian itu ada di pergerakan mobilitas barang,” kata Cornel dengan nada mantap.
Ia mengatakan, apabila akses jalan ke daerah pelosok —yang umumnya adalah daerah produksi pertanian—, macet maka ongkos pengangkutan produksi pertanian akan sangat tinggi. Pada akhirnya, kondisi itu menciderai rasa keadilan. “Jika kemacetan yang selama ini terjadi pada pembangunan infrastruktur jalan dapat diterobos, akan membuka banyak peluang positif bagi perekonomian masyarakat,” ungkapnya. (mea/bersambung)
