ENTAH peringatan keras ke berapa kali kepada pemerintah ketika kali ini Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyorot dua isu strategis. Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi Rekomendasi Munas Alim Ulama NU Masduki Baidlowi, disorot tajam dan blak-blakan masalah pajak dan pemberantasan korupsi.
Sikap presiden juga disentil. Untuk pajak, sikap NU cukup mengejutkan: kalau tidak dibenahi alokasinya untuk kemaslahatan umat, NU mempertimbangkan untuk tidak mewajibkan umat Islam bayar pajak. Tentu saja, bila boikot pajak ini benar-benar terealisasi, bisa dijamin pemerintah akan limbung. Sebab, saat ini pendapatan negara terbesar (70 persen) dari pajak: tahun ini sekitar seribu triliun rupiah!
Selama ini kepatuhan rakyat kepada pajak luar biasa. Buktinya, target pajak dari tahun ke tahun selalu tembus. Tetapi, ekspektasi kepada transparansi penggunaan dan efektivitasnya untuk mengangkat derajat rakyat belum dikomunikasikan dengan baik. Apalagi penyelenggara negara sering berboros-boros lewat aneka fasilitas. Para legislator yang dibiayai pajak rakyat sering seenaknya sendiri menikmati anggaran, misal lewat kunker mengada-ada.
Patut dihargai sikap NU yang akan mengawal proses perpajakan hingga pembelanjaannya untuk kemaslahatan rakyat. Soal korupsi, rekomendasi munas itu juga tidak kalah blak-blakan. Masduki Baidlowi terang-terangan menyebut kelambanan dua institusi hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan. ”Selama ini proses kasus-kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan sangat lama sehingga rakyat menjadi curiga,” tandas Masduki.
Tidak hanya itu, rekomendasi juga menyentil agar presiden mempercepat proses pemberantasan korupsi. Presiden memang tidak bisa campur tangan sesampai di pengadilan. Selama ini presiden memang berdalih tidak mau campur tangan proses hukum.
Rekomendasi ini layak disyukuri karena NU menggemakan kegalauan rakyat. Pemerintah SBY yang selama ini berjargon antikorupsi terkesan loyo justru ketika harapan rakyat kian tinggi untuk Indonesia bersih. Institusi hukum yang pimpinannya jelas-jelas tidak antusias dengan pemberantasan korupsi tetap saja tidak diganti.
Malah presiden terkesan ”kalah wibawa”.
Memang, kepolisian dan kejaksaan bisa saja tidak acuh. Toh lembaga itu tidak bisa dibubarkan. Berbeda dengan KPK; kalau lembaga ini tidak bersungguh-sungguh, rakyat bisa memintanya bubar. Untuk menjaga semangat reformasi, kepemimpinan di kejaksaan dan kepolisian ketika tidak memadai untuk memberantas korupsi mestinya bisa diganti.
Bukan malah dibiarkan dan bisa ”mengganggu”. Belakangan 20 penyidik KPK dari Polri akan ditarik. Sebelumnya, Polri tidak mau menyerahkan kasus dugaan korupsi simulator SIM. Polri terkesan tidak peduli apa kata rakyat, yang penting ”kebanggaan” korpsnya terjaga.
Sikap Munas Alim Ulama NU ini pantas didengarkan dan ditaati (sami’na wa atho’na). Pemerintah wajib merespons dengan bersungguh- sungguh. Sorotan ini cermin kecintaan para ahli waris kenabian itu kepada bangsa ini. Jangan sampai cinta ini bertepuk sebelah tangan. (*)
