MEDAN- Indonesia Digital Government (IndiGov) adalah sebuah flagship dari Telkom Indonesia dalam membangun Infrastruktur jaringan ICT di Lembaga Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) di Indonesia berbasis jaringan fiber optik pada tahun 2013. Program ini sejalan dalam kerangka besar Indonesia Digital Network (IDN) dalam mendukung MP3EI.
IDN merupakan visi pengembangan infrastruktur true broadband Telkom secara end to end (user terminal, akses, transport dan service) yang akan dicapai melalui pembangunan tiga infrastruktur utama, yakni Indonesia Digitas Access (ID Access), Indonesia Digital Ring (ID Ring) dan Indonesia Digital Convergence (ID Convergence).
Pembangunan ketiga infrastruktur utama Telkom itu didasari pemikiran bahwa setiap lapisan masyarakat Indonesia berhak mengakses informasi yang sama.
“Kami meyakini kemudahan mengakses informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Muhammad Awaluddin, Direktur Enterprise & Wholesale Telkom.
Khusus untuk IndiGov sendiri, ujar Awaluddin, Konsepnya dimulai dengan pembentukan komunitas Government (G-Society) bagi 501 pemkab dan pemkot, 33 Propinsi dan lembaga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. IndiGov ini sendiri dalam implementasinya dikenal dengan istilah G-DiSo (Government Digital Society), arahnya adalah penyediaan infrastruktur ICT pada sektor sektor : e-Govt Sector, e-Public Sector, e-Economic Sector dan kebutuhan lokal (pilihan) di masing masing daerah (contoh : jogja memilih budaya/culture, bali memilih pariwisata/tourism, bandung memilih kreatifitas digital/digital creative).
Selanjutnya Telkom menyediakan Government Connectivity (G-Connect) dengan detail project-nya di tahun 2013 ini adalah penarikan kabel fiber optik disejumlah 2.204 Site, yang terdiri dari Kantor Pemkab/Pemkot, Kantor LPSE Pemkab & Pemkot, Kantor Polres, Kantor Kodim dan juga Kantor Provinsi di seluruh Indonesia.
Diharapkan dalam tahun ini akan terbentuk G-Pipe (Government Broadband Pipe) dalam kapasitas besar. Untuk hal ini Telkom menyediakan bandwidth sampai dengan 50 Gbps untuk total 501 Pemkab/Pemkot dan 33 Pemprop dengan alokasi bandwidth di masing masing daerah.(ila)