JAKARTA-Hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memanas. PKS bahkan mengancam akan melaporkan KPK ke kepolisian terkait kasus penyegelan enam mobil di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Presiden PKS, Anis Matta, malah ‘menghilang’.
PKS bersikukuh hal itu ilegal karena penyegelan yang dilakukan penyidik KPK tanpa membawa surat tugas. “Tentu kami akan memprosesnya. Kami akan melaporkan kepada pihak Kepolisian dan Komite Etik KPK. Sekaligus teman-teman sudah merekam tadi kan, rekonstruksi,” kata Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jumat (10/5).
Dia mengatakan, upaya hukum tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada penegakan hukum sekaligus bentuk perlawanan PKS secara hukum. “Itulah upaya kami menghormati hukum. Jadi perlawanan kami pun dengan cara hukum karena ini negara hukum. Lalu kemudian kepada pihak lain, kepada DPR sebagai bagian fungsi pengawasan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum karena kita negara hukum,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya Juru Bicara KPK Johan Budi SP, telah membantah bila penyidik KPK melakukan penyegelan tanpa disertai surat perintah atau surat tugas. “Surat penyitaan ada dan ditunjukan waktu di situ,” kata Johan saat dihubungi, Rabu lalu.
Pun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan penyitaan mobil tersebut sudah sesuai aturan.”Tidak benar surat atau ketentuan prosedur dilanggar. Pada saat itu dibawa lengkap surat perintah penyitaan, penggeledahan, dan dibawa printer dan komputer karena biasanya dibuat berita acara,” tegas Bambang kepada media di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Bambang pun menjelaskan kronologi penyitaan yang berujung batal dilakukan itu. Kejadian bermula pada Selasa (6/5) penyidik memanggil saksi Ahmad Zaky. Penyidik menduga Zaky “mengamankan” mobil-mobil Luthfi Hasan Ishaaq yang ditengarai terkait pencucian uang dengan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat lainnya.
Mantan ajudan Luthfi Hasan Ishaaq itu dipanggil penyidik sebagai saksi pukul 09.00, namun baru datang ke kantor KPK setelah jam makan siang. Lalu pada malam harinya, sekitar pukul 20.30, Zaky diajak penyidik menunjukkan keberadaan mobil-mobil tersebut hingga sampailah di kantor DPP PKS.
Sampai di kantor DPP PKS, penyidik meminta Zaky menunjukkan dimana mobil yang akan disita berada. Zaky menunjukkan beberapa mobil yakni VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner B544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Mobil tersebut ada yang milik Luthfi Hasan, ada juga yang milik Ahmad Fathanah.
Saat akan menyita, masih kata Bambang, tim penyidik menunjukkan surat pemberitahuan dan surat penyitaan kepada satpam di dua pos yang berjaga-jaga di kantor DPP PKS. Satu pos depan, satu pos belakang. Memang surat-surat itu tidak diberikan, hanya ditunjukkan, kepada satpam karena sesuai prosedur yang mereka terima adalah berita acara pemeriksaan, bukan surat pemberitahuan atau surat penyitaan.
“Setelah itu kepada Zaky ditanyakan dimana kuncinya. Setelah tidak dapat diminta, (ditanyakanlah) siapa orang yang dituakan,” ucap Bambang.
Zaky pun berpisah dengan penyidik untuk memanggil orang yang dituakan. Tapi, dia tidak kembali lagi. Ada info Zaky tidur di lantai 5 gedung karena kelelahan. Tapi info lain menyebut Zaky melarikan diri karena ada seorang yang mirip dia melompat pagar dengan menggunakan jaket coklat.
Penyidik kemudian meminta satpam menandatangani berita acara penyitaan tapi mereka menolaknya. Lalu dibuatlah berita acara penolakan.
“KPK tahu mobil-mobil LHI dari info Ahmad Zaky,” tegas Bambang.
Bambang pun mempersilakan PKS melapor ke polisi. “Hak PKS mempersoalkan,” tegasnya.
Senin, Presiden PKS Diperiksa
Bahkan, sebelumnya, elite PKS, Mahfudz Siddik, membuat gertak politik kepada Abraham Samad cs dengan menyatakan bakal membubarkan KPK. Lewat akun @MahfudzSiddik berkicau, “Kita lihat siapa duluan yang bubar, KPK atau PKS?”
Bambang langsung membalasnya dengan jawaban diplomatis. “Biarlah yang bubar kejahatan,” terangnya.
Hubungan PKS dan KPK makin runcing ketika sang Presiden PKS, Anis Matta, tidak diketahui rimbanya setelah dijadwalkan akan diperiksa KPK. Padahal, sebelumnya pihak PKS menyatakan Anis Matta siap diperiksa. “Siap diperiksa sebagai saksi. Mana ada (Anis) enggak mau,” kata koordinator bidang advokasi dan pemenangan pemilu PKS, Zainuddin Paru di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Zainuddin juga pastikan bekas Wakil Ketua DPR RI itu akan datang memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan. “Oh, Insya Allah pasti datang,” jelasnya.
Anehnya, saat ditanyakan keberadaan Anis saat ini, dia mengaku tak mengetahuinya. Salah seorang awak media TV bahkan menanyakan kepada Zainuddin bahwa Anis tidak bisa dihubungi. Padahal awak media itu mau melakukan wawancara ekslusive terkait pemanggilan Anis nanti. “Saya tidak tahu. Saya belum bertemu,” demikian Zainuddin.
Nama PKS kembali menjadi sorotan setelah sempat melakukan perlawanan terhadap KPK akibat kasus impor daging sapi. Satu per satu petinggi-petingginya diperiksa di markas Abraham Samad tersebut.
Sebelumnya, sejumlah elit PKS, Taufiq Ridho dan Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, juga diperiksa terkait kasus tersebut. Hari ini, KPK berencana memeriksa Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, namun batal akibat dia sedang ada acara. Luthfi Hasan dan koleganya, Ahmad Fathanah, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama. Mereka diduga bakal menerima Rp40 miliar apabila berhasil menjadikan PT Indoguna Utama sebagai perusahaan importir daging sapi di Kementerian Pertanian. (dem/rsn/rm/jpnn)
