MEDAN – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menyerahkan sertifikat tahap pertama dari program strategis pertanahan tahun 2013. Untuk wilayah Sumatera Bagian Utara diserahkan sebanyak 500 sertifikat dari 10 kantor pertanahan kabupaten/kota.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Kepala BPN didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi kepada 54 penerima di bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit, Kamis (20/6).
Hadir penyerahan tersebut, Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars, assintel Kajati Sumut, Jaja Subagda, kepala Perwakilan Wilayah IX Bank Indonesia Sumut-Aceh Hari Utomo, Pimpinan Wilayah BNI Sumut Joni Tampubolon, Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Sumut Sugeng Haryadi, Pimpinan Wilayah BRI Sumut Endra Sasmito dan seluruh BPN Se- Sumbagut.
Penyerahan hasil program strategis BPN RI berupa sertifikat hak atas tanah tersebut dilaksanakan di Desa Sibolangit, Deliserdang Sumatera Utara. Penyerahan ini untuk wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau.
Hendarman dalam kesempatan itu juga merespon tentang apa yang masih terdengarnya pelayanan pengurusan sertifikat yang lambat. Untuk kasus seperti ini dia meminta jajaran BPN mengubah paradigma.
“Saya mengimbau dan mengajak kepada kita selaku abdi masyarakat jangan suka mempersulit urusan yang sesungguhnya bisa dipermudah. Mari kita gunakan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh dan jadikan diri kita agen-agen dari reformasi birokrasi itu serdiri,” tegas Hendarman.
Menurut Hendarman, seluruh jajaran BPN RI harus giat mendatangi rakyat dan jangan malah minta didatangi terus oleh rakyat.”Bantu mereka untuk mempercepat pelayanan itu. Karena pelayanan yang baik adalah pelayanan murah ongkosnya, jelas persyaratannya dan waktu penyelesaiannya dan pelayanan yang mudah tidak dipersulit serta pelayanan yang akurat jangan sampai ada sertifikatganda atau tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa,” imbuhnya.
Hendraman menjelaskan untuk seluruh wilayah Indonesia saat ini terdapat sekitar 85 juta bidang tanah yang perlu segera disertifikatkan. Namun hingga saat ini baru 45 juta bidang yang sudah diberikan sertifikat. Oleh karena itu, jajaran BPN RI wajib kerja lebih cepat untuk memberikan pelayanan sertifikat tanah yang lebih baik kepada masyarakat.
Kepada jajaran BPN RI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara Mantan Jaksa Agung RI ini mengucapkan terima kasih, bangga dan bersyukur karena telah bekerja keras menyelesaikan sertifikasi tanah melebihi target nasional yang ditetapkan sebanyak 40 persen pada bulan Juni 2013 tetapi sudah dapat diselesaikab 46.528 bidang atau (40,75persen) dari targat yang sudah ditetapkan.
“Saya harap acara penyerahan sertifikat ini sebagai momentum untuk memacu percepatan legalitas aset seluruh bidang tanah di Sumbagut dan tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menuturkan, pihaknya siap bekerja sama dengan BPN untuk melancarkan proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut salah satunya lewat penandatangan MoU antara Gubernur Sumut dengan Kakanwil BPN Sumut yang disaksikan Kepala BPN RI.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kemampuan yang dapat disumbangkan baik pemikiran, gagasan, atau upaya-upaya yang dapat menjadi pendorong dan penguat bangkitnya kesejahteraan masyarakat terutama ekonomi lemah,” harapnya.
Khusus dalam program lintas sektor terdiri dari kegiatan sertifikasi usaha mikro, kecil dan menengah sertifikasi tanah nelayan, sertifikasi tanah pertanian dan sertifikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaanya didukung melalui kelompok kerja lintas sektor yang dipimpin sekdaprovsu dan wakilnya kakabwil BPN Provsu maka sebagian sertifikat yang diserahkan masyarakat ini adalah produk dari program lintas sektor sumut.
“Dari sekian ribu sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan melalui program lintas sektor di Sumut, kita berharap agar masyarakat yang telah memperolah sertifikat hak atas tanah melalui program ini dapat bangkit perekonomian dan kesejahteraannya sehingga mampu pula membangkitkan harga diri rakyat kita,” kata Gubsu.
Di tempat yang sama, Kanwil BPN Sumut melaporkan bahwa saat ini dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah yang telah diselesaikan melalui program strategis pertanahan tahun 2013. Penyerahan sertifikatini merupakan tahap pertama dari program strategis pertanahan sesuai instruksi kepala BPN RI nomor : I/Ins/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 jo. Surat sekretaris utama nomor :742/7.1-100/II/2013 tanggal 27. Pebruari 2013 tentang percepatan pelaksanaan program strategis badan pertanahan nasional RI tahun 2013. “Pada hari ini penyerahan sertifikat secara simbolis diserahkan sebayak 54 sertifikat yakni 42 sertifikat berasal dari Provsu dan 12 sertifikat perwakilan dari Aceh, Provinsi Riau, Kepri, dan Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan penyerahan sebanyak 500 sertifikat dari 10 pertanahan kabupaten/kota yang akan diserahkan di masing masing kepala kantor,” lapornya.
Selain acara penyerahan sertifikatjuga dilakukan kegiatan teleconference pada tiga kantor pertanahan di provinsi Sumatera Bagian Utara yakni di Provinsi Aceh diwakili oleh kantor pertanahan Aceh Barat, Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh kantor pertanahan Kota Payakumbuh dan Provinsi Riau diwakili oleh kantor pertanahan Kabupaten Bengkalis. Juga bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan memory of understanding (MOU) antara pihak kantor wilayah BPN Sumut dan perwakilan Bank Indonesia wilayah IX Sumatera Utara dan Aceh. (ril/ade)
