Dewan Minta PPK Dievaluasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pengerjaan proyek Underpass Titikuning dinilai lambat. Sebab banyak kendala seperti utilitas dan pembebasan lahan yang belum tuntas. Untuk itu dewan minta agar dievaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek Underpass Titikuning.

“Harusnya satker bergerak cepat dengan pemilik wilayah. Anjuran kami agar pengerjaan lebih cepat dilakukan, dan bisa selesai tepat waktu. Kita minta PPK-nya itu transparanlah. Inikan sudah zaman dan era keterbukaan. Tak perlu ada yang disembunyikan. Kalau memang tidak mampu bekerja, lebih bagus diganti saja,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Medan Abdul Rani, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Medan ini menilai,

realisasi proyek bernilai miliar rupiah tersebut molor dari jadwal yang ditentukan.”Yang saya lihat memang lambat kali proyek itu siap. Apa masalah sebenarnya sehingga tidak terlihat progres yang siginifikan,” katanya.

Meski alokasi pembiayaan bersumber dari APBN, lanjut Rani, pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap wilayah proyek tersebut berada. Dari informasi yang ia ketahui, bahwa pihak satuan kerja yang dikomandoi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, kurang transparan terhadap perkembangan proyek tersebut.

“Harusnya mereka (pihak balai jalan, Red), itu terbuka saja soal informasi. Masyarakat kan perlu tahu perkembangan pengerjaan itu. Kenapa sudah lama tapi progresnya lambat,” katanya.

Terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamat Riadi mengaku secara teknis tidak dapat memberikan jawaban konkrit perihal progres pengerjaan underpass. Pihaknya hanya sebagai tim pendukung terhadap pembebasan lahan saja. “Kayak kemarin kita diminta buatkan surat ke bank buat pembayaran, kita buatkan. Paling ya sebatas itu saja koordinasinya,” katanya.

Menurutnya mekanisme pembayaran juga adanya di BBPJN dan satker terkait. Sebab alokasi bersumber dari APBN. “Kalau mengenai progresnnya ditanyakan langsung saja ke Pak Irganda, selaku PPK 18-nya. Kami sifatnya hanya menunggu koordinasi mereka,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pengerjaan proyek Underpass Titikuning dinilai lambat. Sebab banyak kendala seperti utilitas dan pembebasan lahan yang belum tuntas. Untuk itu dewan minta agar dievaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek Underpass Titikuning.

“Harusnya satker bergerak cepat dengan pemilik wilayah. Anjuran kami agar pengerjaan lebih cepat dilakukan, dan bisa selesai tepat waktu. Kita minta PPK-nya itu transparanlah. Inikan sudah zaman dan era keterbukaan. Tak perlu ada yang disembunyikan. Kalau memang tidak mampu bekerja, lebih bagus diganti saja,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Medan Abdul Rani, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Medan ini menilai,

realisasi proyek bernilai miliar rupiah tersebut molor dari jadwal yang ditentukan.”Yang saya lihat memang lambat kali proyek itu siap. Apa masalah sebenarnya sehingga tidak terlihat progres yang siginifikan,” katanya.

Meski alokasi pembiayaan bersumber dari APBN, lanjut Rani, pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap wilayah proyek tersebut berada. Dari informasi yang ia ketahui, bahwa pihak satuan kerja yang dikomandoi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, kurang transparan terhadap perkembangan proyek tersebut.

“Harusnya mereka (pihak balai jalan, Red), itu terbuka saja soal informasi. Masyarakat kan perlu tahu perkembangan pengerjaan itu. Kenapa sudah lama tapi progresnya lambat,” katanya.

Terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamat Riadi mengaku secara teknis tidak dapat memberikan jawaban konkrit perihal progres pengerjaan underpass. Pihaknya hanya sebagai tim pendukung terhadap pembebasan lahan saja. “Kayak kemarin kita diminta buatkan surat ke bank buat pembayaran, kita buatkan. Paling ya sebatas itu saja koordinasinya,” katanya.

Menurutnya mekanisme pembayaran juga adanya di BBPJN dan satker terkait. Sebab alokasi bersumber dari APBN. “Kalau mengenai progresnnya ditanyakan langsung saja ke Pak Irganda, selaku PPK 18-nya. Kami sifatnya hanya menunggu koordinasi mereka,” katanya. (prn/ila)