JAKARTA- Hingga saat ini masyarakat Sumatera Utara (Sumut) tak berhenti mengeluhkan krisis pasokan listrik yang mengakibatkan pemadama berkala (byar-pet).
Persoalan krisis listrik yang melanda wilayah paling barat Indonesia ini sudah terjadi sejak tahun lalu dan tak kunjung terselesaikan. Penyakit krisis listrik berpotensi ‘menular’ ke Pulau Jawa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menyebutkan, Pulau Jawa bakal mengalami krisis listrik pada 2018 jika energi baru dan terbarukan tidak dikembangkan sejak saat ini.
“Dalam studi PLN diperkirakan Pulau Jawa akan terjadi krisis listrik pada 2018. Karena itu kita harus ada terobosan, agar ini cepat teratasi,” ungkap Jero seusai penandatanganan kontrak kerja sama bagi hasil wilayah kerja migas konvensional tahun 2014, Rabu (26/2).
Tidak ada pilihan lain, agar krisis listrik ini tidak terjadi, pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi mutlak dilakukan. Jero Wacik meminta seluruh jajarannya bekerja cepat dan bekerja keras mengembangkan ini.
“Ini kami dorong dengan keras. Saya minta jajaran ESDM mepermudah urusan dan percepat untuk energi baru terbarukan,” tegasnya.
Jero mengambil contoh kondisi krisis listrik di Sumut. Wilayah ini termasuk terlambat dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan. Padahal, cadangan energi di wilayah Sumut tergolong cukup besar.
“Bupati dan Gubernur saya memang tidak bisa perintah tapi saya imbau. Sumut sekarang krisis listrik, padahal di Sumut ada PLTA, ada geothermal yang puluhan tahun berhenti,” ujarnya.
Untuk mengatasi krisis listrik tersebut, pemerintah mendorong pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, yang terhenti untuk kembali beroperasi. Jero mengatakan pembangkit listrik tersebut memiliki kapasitas 2 x 300 megawatt (MW).
Sedangkan untuk mengantisipasi krisis listrik Jawa, kata Jero, pemerintah akan mengusahakan listrik 7.000 megawatt. “Dalam studi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), diperkirakan pada 2018 Jawa mengalami krisis listrik,” kata Jero.
Mantan menteri pariwisata ini mengajak semua jajaran termasuk pemerintah daerah bekerja keras dan tidak menghalangi pengembangan energi baru dan terbarukan. Tujuannya agar prediksi krisis listrik di Pulau Jawa tidak terjadi.
“Jawa saya tambah 7000 MW dari batu bara. Agar bisa cepat mari kita kerjasama jangan menghambat hambat. Kalau itu mati listrik baru ribut-ribut. Lampu tidak hidup kalau kita terlambat membangun,” tutupnya.
Menurut Wakil Menteri Energi Sumber ESDM, Susilo Siswoutomo berpendapat krisis listrik yang terjadi di Sumut terjadi akibat kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan di masa lalu sehingga berdampak di masa kini.
“Krisis di Sumut itu kan karena kesalahan kebijakan lima sampai enam tahun silam. Tapi baru dirasakan sekarang,” ujarnya selepas acara launching produk General Electric (GE) di Hotel Kempinsky, Jakarta, Selasa (25/2).
Susilo menjelaskan, krisis listrik di Sumut ada karena kesalahan kebijakan seperti dalam hal memberikan izin pembangkit listrik dan amdal yang terlambat. Selain itu Krisis listrik juga terjadi karena adanya sengketa lahan. Susilo berharap pemerintah harus berhati-hati dan berpikir jangka panjang saat membuat kebijakan agar tidak terjadi krisis listrik yang lebih parah di masa depan.
“Jangan mempersulit yang sekarang karena kan ada investasinya tapi semua coba pikir untuk masa depan. Untung sekarang kepala BPN sangat kooperatif,” tuturnya.
Sebelumnya, sejak Oktober 2013, wilayah Sumut mengalami krisis listrik akibat pertumbuhan konsumsi listrik yang meningkat tajam yang tidak diimbangi dengan ketersediaan energi.
Sementara itu, Direktur Operasi Jawa-Bali-Sumatera PLN Ngurah Adnyana menilai masyarakat di Sumut memang lebih menderita dibanding di Jawa dan Bali. Krisis listrik di Sumut, menurut dia, karena ketimpangan pasokan dan permintaan listrik.
PLN, kata Ngurah, merencanakan pertumbuhan permintaan listrik di wilayah itu sebesar 9 persen. Namun dalam realisasinya, pertumbuhan mencapai 10 persen. Sedangkan pada saat yang bersamaan, pembangkit listrik belum selesai terbangun. “Untuk mendukung pertumbuhan itu, seharusnya ada pembangkit yang masuk, tapi pembangkitnya tidak datang juga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pembangkit yang belum bisa beroperasi adalah pembangkit yang rencananya beroperasi di Nagan Raya dengan kapasitas 2 x 100 megawatt, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pangkalan Susu berkapasitas 2 x 200 megawatt. Sebagai cadangan, PLN menyewa genset dengan kemampuan 150 megawatt.
Seperti yang diketahui, PLN mengalami kesulitan untuk membangun 119 menara transmisi (tower) yang akan mengalirkan listrik dari PLTU Pangkalan Susu. Penolakan lainnya juga dilakukan masyarakat saat PLN hendak membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 30 megawatt.
Informasi terakhir yang dihimpun Sumut Pos dari Langkat, Pemkab setempat berencana memediasi konflik pembebasan lahan dalam proses pembangunan 119 tower. Konflik antara PLN dan warga setempat menjadi penyebab terhambatnya uji coba kelistrikan dari pembangkit berkapasitas 2 x 200 megawatt tersebut.
“Kami segera memediasi warga dan PLN. Di satu sisi ada kepentingan publik dalam proyek itu, tapi kita juga perlu menghormati hak masyarakat,” ungkap Sekda Pemkab Langkat, Indra Salahuddin, kemarin.
Didesak langkah kongkret dari rencana mediasi dimaksud, Indra menyebutkan, pihaknya akan lebih dulu berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kendati demikian, lanjut dia, Pemkab Langkat sebagai fasilitator akan menjaga netralitas sehingga tak terkesan memaksakan keingin kepada salah satu pihak.
Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkab Langkat, Abdul Karim Nasution, juga mengemukakan pendapat serupa. Dia mencontohkan kasus itu dengan masalah yang terjadi di Desa Tanjung Pasir, Pangkalan Susu. ‘’Di situ ada tower yang dibangun masuk wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Nah, untuk itu sempat dilakukan koordinasi lintas sektoral,’’ katanya.
Abdul Karim mengakui di beberapa jalur tower seperti kawasan Kecamatan Gebang sempat terjadi kemandekan. Hanya saja disebutkan belakangan ini mulai mencair karena upaya pendekatan terus dilakukan.
Manager Transmisi PLTU Pangkalan Susu, Hamansyah Purba dikonfirmasi terpisah mengaku PLN siap melakukan uji coba. ‘’Secara umum PLN siap melakukan uji coba, tapi kalau persoalan tower sebaiknya ditanyakan saja ke divisi berkaitan,” ujarnyaa.
Dalam jadwal yang diterima Sumut Pos, pada awal tahun ini, listrik dari PLTU Pangkalan Susu seyogianya akan disambungkan ke gardu induk Binjai lewat 119 tower untuk memenuhi kebutuhan arus listrik di Sumut. Tapi terkendala pembangunan tower yang dibangun di atas lahan warga.
Dalam informasi yang dihimpun Sumut Pos, sempat menyeruak rumor adanya anggota DPRD Langkat yang meminta warga tak melepaskan lahan mereka sampai dicapai harga pembebasan yang disepakati.
Terkait krisis listrik yang belum juga berakhir, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Sumut, Ajib Shah mengatakan, hingga saat ini, belum ada langkah nyata yang dilakukan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ada wewenang gubernur untuk mengatasi masalah kelistrikan. Ini artinya pemerintah daerah punya kewenangan yang sangat besar untuk mengelola listrik ini sebagai kebutuhan utama dari masyarakat,” ujar politis Partai Golkar tersebut.
Menurut Ajib, audit investigasi terhadap PT PLN Sumbagut perlu dilakukan, yang juga masuk dalam beberapa poin penting sesuai rekomendasi Pansus Kelistrikan DPRD Sumut.
Krisis listrik Sumut, kata dia, salah satunya disebabkan pembangkit listrik yang tak beroperasi sesuai dengan kapasitasnya. “Krisis ini akibat PLN yang tak becus membangun pembangkit listrik. Kami menemukan indikasi korupsi dalam pembangunan PLTA Labuhanangin. Sekarang bisa dilihat masyarakat yang menerima akibat ketidakbecusan ini,” pungkas Ajib. (bbs/jie/val)
