30 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Abbas Ancam Berpisah dari Hamas

Presiden Palestina Mahmud Abbas
Presiden Palestina Mahmud Abbas

RAMALLAH, SUMUTPOS.CO – Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta Hamas merealisasikan janji. Yaitu, agar pemerintahan di Gaza berjalan dengan satu suara. Jika tidak, Abbas menarik diri dari pemerintahan gabungan dengan Hamas.

“Kami tidak bisa menerima situasi yang terus-menerus seperti ini dengan Hamas,” ujar Abbas saat bertandang ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri pertemuan Liga Arab Sabtu malam (6/9).

Dia menjelaskan, saat ini di Gaza ada 27 menteri bayangan yang menjalankan roda pemerintahan. Seluruhnya merupakan orang-orang Hamas. Itu membuat pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa di wilayah yang telah dibombardir Israel tersebut.

Hamas yang berkuasa di Gaza dan Fatah yang menguasai Tepi Barat sejatinya telah mencapai kata sepakat pada April lalu. Yaitu, mereka akan membangun pemerintahan bersama. Selama tujuh tahun sebelumnya, Hamas dan Fatah memiliki pemerintahan sendiri-sendiri di wilayah kekuasaan mereka. Berdasar kesepakatan, seharusnya pemerintahan Hamas di Gaza tidak beroperasi lagi ketika Kabinet Bersatu terbentuk pada 2 Juni lalu. Sayangnya, kenyataan di lapangan tidak demikian.

Abbas berharap para menteri di bawah naungan Kabinet Bersatu tersebut bisa bekerja dengan maksimal di Jalur Gaza. Karena itu, ke-27 menteri bayangan tersebut harus secepatnya melepaskan jabatan.

“Kami tidak menerima kerja sama dengan mereka jika situasi di Gaza tetap seperti ini saat ada pemerintah bayangan yang menjalankan wilayah tersebut,” jelas Abbas. Pemerintah persatuan nasional, lanjut dia, tidak bisa melakukan apa pun di lapangan.

Abbas menjelaskan, pemerintahan yang baru ingin memperbaiki kondisi di Gaza. Setelah dibombardir Israel selama 50 hari, kondisi Gaza benar-benar porak-poranda. Kerusakan serta kerugian materiil kali ini seratus kali lipat lebih parah daripada serangan Israel pada 2009 dan 2012. Lebih dari 2.100 warga Palestina juga kehilangan nyawa karena konflik itu.

Sejak serangan tersebut, Gaza mengalami kerugian ekonomi yang cukup parah. Diperlukan biaya sekitar USD 15 miliar (Rp 176,2 triliun) dan 15 tahun untuk membangun kembali segala kerusakan di Gaza. “Kami melakukan segalanya untuk meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza,” terang presiden yang juga dikenal dengan nama Abu Mazen itu.

Di tempat terpisah, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengungkapkan, pernyataan Abbas tersebut mungkin keluar karena dia mendapat informasi yang salah. Hamas berencana terus melakukan pembicaraan untuk menjembatani perbedaan. (AFP/BBC/sha/c23/dos)

Presiden Palestina Mahmud Abbas
Presiden Palestina Mahmud Abbas

RAMALLAH, SUMUTPOS.CO – Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta Hamas merealisasikan janji. Yaitu, agar pemerintahan di Gaza berjalan dengan satu suara. Jika tidak, Abbas menarik diri dari pemerintahan gabungan dengan Hamas.

“Kami tidak bisa menerima situasi yang terus-menerus seperti ini dengan Hamas,” ujar Abbas saat bertandang ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri pertemuan Liga Arab Sabtu malam (6/9).

Dia menjelaskan, saat ini di Gaza ada 27 menteri bayangan yang menjalankan roda pemerintahan. Seluruhnya merupakan orang-orang Hamas. Itu membuat pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa di wilayah yang telah dibombardir Israel tersebut.

Hamas yang berkuasa di Gaza dan Fatah yang menguasai Tepi Barat sejatinya telah mencapai kata sepakat pada April lalu. Yaitu, mereka akan membangun pemerintahan bersama. Selama tujuh tahun sebelumnya, Hamas dan Fatah memiliki pemerintahan sendiri-sendiri di wilayah kekuasaan mereka. Berdasar kesepakatan, seharusnya pemerintahan Hamas di Gaza tidak beroperasi lagi ketika Kabinet Bersatu terbentuk pada 2 Juni lalu. Sayangnya, kenyataan di lapangan tidak demikian.

Abbas berharap para menteri di bawah naungan Kabinet Bersatu tersebut bisa bekerja dengan maksimal di Jalur Gaza. Karena itu, ke-27 menteri bayangan tersebut harus secepatnya melepaskan jabatan.

“Kami tidak menerima kerja sama dengan mereka jika situasi di Gaza tetap seperti ini saat ada pemerintah bayangan yang menjalankan wilayah tersebut,” jelas Abbas. Pemerintah persatuan nasional, lanjut dia, tidak bisa melakukan apa pun di lapangan.

Abbas menjelaskan, pemerintahan yang baru ingin memperbaiki kondisi di Gaza. Setelah dibombardir Israel selama 50 hari, kondisi Gaza benar-benar porak-poranda. Kerusakan serta kerugian materiil kali ini seratus kali lipat lebih parah daripada serangan Israel pada 2009 dan 2012. Lebih dari 2.100 warga Palestina juga kehilangan nyawa karena konflik itu.

Sejak serangan tersebut, Gaza mengalami kerugian ekonomi yang cukup parah. Diperlukan biaya sekitar USD 15 miliar (Rp 176,2 triliun) dan 15 tahun untuk membangun kembali segala kerusakan di Gaza. “Kami melakukan segalanya untuk meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza,” terang presiden yang juga dikenal dengan nama Abu Mazen itu.

Di tempat terpisah, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengungkapkan, pernyataan Abbas tersebut mungkin keluar karena dia mendapat informasi yang salah. Hamas berencana terus melakukan pembicaraan untuk menjembatani perbedaan. (AFP/BBC/sha/c23/dos)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/