Kapoldasu, Irjen Eko Hadi Sutedjo memeriksa persiapan pasukan , di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (17/10/2014) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelangkaan gas elpiji 3 kg, memantik reaksi keras dari Kapolda Sumut, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo. Sebab, sulitnya warga memperoleh gas ‘melon’ itu meski harga juga sudah tinggi, bisa mengganggu kondusifitas yang sudah terbangun.
“Tidak boleh ada kelangkaan. Akan kita tanyakan, di mana kemacetan pendistribusian itu. Untuk dipenuhi kebutuhan masyarakat, ” ungkap Eko ketika diwawancarai Sumut Pos di Mapoldasu, Jumat (28/11).
Begitu juga dengan penyelidikan akan indikasi kecurangan. Dia akan mengintruksikan pada jajarannya untuk menyelidiki. “Akan kita jerat dengan pasal penimbunan. Itu Undang-Undang Minyak dan Gas,” sambung Eko. Sebelum mengakhiri, Eko mengaku berterimakasih atas informasi tersebut. Dikatakannya, pihaknya akan serius menangani hal tersebut, mengingat menjaga kekondusifan situasi di wilayah Polda Sumut yang sudah terbangun.
Begitu juga dengan pihak terkait, terutama Pertamina, diharapkannya sama-sama mendukung dan menjaga kondusifitas yang sudah terbangun itu. Kelangkaan gas elpiji 3 kg itu, hampir merata terjadi di wilayah Medan, Binjai, Deliserdang dan Langkat, Karo dan daerah lain.
Salah seorang warga yang tinggal di kawasan Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia bernama Maya, mengaku kesulitan mendapat gas elpiji ukuran 3 Kg, di wilayah tempat tinggalnya. Wanita berusia sekitar 27 tahun itu mengaku mengaku sampai membeli ke kawasan Kecamatan Medan Johor, dengan harga Rp20 ribu.
Sementara salah seorang pengelola pangkalan gas elpiji di kawasan Medan Baru, berinisial MP saat dikonfirmasi Sumut Pos, mengaku tidak mengalami pembatasan pasokan gas elpiji ukuran 3 Kg dari Pertamina. Namun, disebutnya kalau kelangkaan itu diperkirakan terjadi tingkat pengecer. Hal itu disebutnya dimungkinkan karena dampak naiknya harga gas elpiji ukuran 12 kg dan 30 kg, sehingga pelaku usaha yang biasa menggunakan gas elpiji ukuran 12 kg dan 30 kg memborong gas elpiji ukuran 3 kg.
“Kalau harga, saya masih menjual Rp15 ribu pertabung. Kalau pengecera, berdasarkan informasi saya terima, menjual dengan harga Rp20 ribu sampai Rp22 ribu pertabung. Namun, itu hak pengecer. Namanya bisnis pasti cari untung, ” ujar MP singkat dari seberang telepon.
Sementara, Pemprovsu mengimbau kabupaten/kota untuk memonitor sekaligus memberi laporan terkait kelangkaan elpiji 3 kg yang kian meresahkan masyarakat. Hal itu dikatakan Asisten Ahli Gubsu Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang), Dr Sabrina. Kata Sabrina, sampai saat ini pihaknya masih menganalisis penyebab kelangkaan elpiji 3 kg tersebut. Dia juga mengaku bahwa belum mengetahui pasti penyebab kelangkaan tersebut.
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu saat pihaknya melakukan pertemuan dengan Pertamina dan distributor, menyatakan sudah menjual sesuai harga yang ditetapkan. Kendati begitu, melihat kondisi di lapangan harga elpiji melonjak tinggi, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian untuk menginvestigasi apakah ada penimbunan yang menyebabkan kelangkaan tersebut.
“Jadi kemarin sudah ada pembicaraan mengenai ini. Polisi juga sudah kita libatkan agar turun ke lapangan mengecek apakah ada penimbunan. Namun apakah masyarakat ada menjual lagi dengan harga tinggi, pihak Pertamina dan distributor juga tidak mengetahui,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (28/11).
Stakeholder terkait, kata Sabrina, sampai saat ini masih melakukan pendataan dan menggali informasi mengenai kelangkaan ini. “Jadi ini yang belum dapat. Artinya kita masih mencari tahu apa penyebab kelangkaan tersebut dari kepolisian. Sementara kita (Pemprovsu, Red), sudah meminta kepala bagian ekonomi di seluruh kabupaten/kota supaya ikut membantu memonitor di lapangan, sembari menunggu hasil dari kepolisian,” ungkapnya.
Sabrina juga mengaku heran kenapa terjadi kelangkaan elpiji 3 kg ini. Padahal pendistribusian produk tersebut tetap berlangsung. Namun, berdasarkan analisa sederhana, pihaknya menduga lantaran adanya penimbunan atau pengoplosan ke tabung elpiji 12 kg. “Kemungkinannya seperti itu. Jadi hipotesa ini yang coba kita buktikan,” jelasnya.
Untuk itu Sabrina menekankan, Pemprov Sumut sudah meminta kepala bagian ekonomi di seluruh kabupaten/kota untuk memonitor penyebab kelangkaan dan mahalnya harga elpiji 3 kg. “Inilah himbauan kita (Pemprov Sumut) kepada kabupaten/kota untuk ikut memonitor. Dengan begitu mereka juga bisa melaporkan ke kita terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Dan ke depan kita dapat mengambil sikap terkait persoalan ini,” pungkasnya.(smg/trg)
