SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka cabang di tiga kota yang mewakili tiga pula besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk Sumatera KPK memilih Medan.
”Yang di Kalimantan di Balikpapan dan yang di Sulawesi di Makassar,” tegas Ketua KPK, Abraham Samad di KPK, Jakarta, Senin (15/12).
Abraham mengaku belum mengetahui apakah rencana itu akan disetujui oleh pemerintah dan DPR. “Sebab, ini kan terkait alokasi penganggaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan KPK berencana membentuk cabang pada 2015. Pembentukan cabang itu merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan di bidang Sumber Daya Alam.
Menurut Bambang, salah satu tujuan pembentukan supaya bisa lebih dekat melakukan pengawasan dan efisiensi waktu. Cabang KPK, sambung dia, dibentuk untuk mendorong peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, langsung menyatakan dukungannya terkait rencana tersebut. Ruhut pun berharap rencana untuk membuka cabang ini tidak menjadikan KPK melakukan blunder atau kekeliruan.
“Saya setuju-setuju saja. Tapi KPK harus bekerja bersungguh-sungguh agar tidak terjadi character assassination,” ujar Ruhut, kemarin.
Politikus asal Sumatera Utara ini mengingatkan semangat lahirnya KPK karena tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, menurun. Karena itu, KPK menjadi tumpuan utama dalam memberantas korupsi.
Terbukti, kata Ruhut, KPK tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan selama menangani perkara atau dibebaskan di tingkat sidang. Karena itu, Ruhut mewanti-wanti kepada seluruh pimpinan komisi antirasuah itu untuk berhati-hati dalam memilih pimpinan di daerah. “Yang milih pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini yang jadi kendala,” ujar Ruhut. Selama ini, para pimpinan pusat dipilih oleh Komisi Hukum DPR.
Namun, Ruhut menilai rencana komisi antirasuah membuka kantor cabang memang tidak mudah terlaksana. Ruhut mencontohkan, saat KPK mengajukan anggaran untuk membangun gedung baru, Komisi Hukum DPR menolak. “Dulu mereka ngotot bertanya, ‘Untuk apa buat gedung?KPK kan sementara (ad hoc)’,” kata Ruhut.
Karena itu, kata Ruhut, masyarakat harus membantu KPK meyakinkan anggota DPR agar menyetujui rencana membuka kantor cabang ini. Ruhut juga berpesan kepada KPK agar memastikan bahwa orang-orang yang bertugas di cabang nanti berkualitas baik.
Dukungan juga hadir dari Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman. Dia mengatakan, kantor cabang itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini.
“Kita pasti dukung KPK. Itu rencana bagus dan sebaiknya segera direalisasikan,” ujar Benny K Harman di Jakarta, Senin (15/12).
Menurut Benny, langkah KPK dalam membukan kantor cabang baru harus didukung semua pihak. Termasuk pengalokasian anggaran untuk merealisasikan rencana itu. Ketika ditanya apakah Komisi III sudah diberitahu KPK terkait rencana itu, Benny mengatakan, tidak perlu. “Anggarannya biar KPK yang ajukan. Tak perlu diberitahu ke DPR,” jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan alasan pembukaan kantor cabang di Sumatera itu bukan karena tempat itu merupakan ladang korupsi yang subur bagi para kepala daerah. “Kami akan berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dan edukasi antikorupsi,” ujarnya, Minggu (14/12).
Sumatera, ia menambahkan, menjadi ladang penyelewengan di bidang sumber daya alam seperti alih fungsi hutan dan lahan. Kantor cabang ini, kata Bambang, akan menjadi kantor uji coba. Bila berhasil, dalam 10 tahun ke depan, KPK menargetkan memiliki lima kantor cabang di seluruh Indonesia.
Ia yakin banyak potensi kaum muda di daerah yang mau diajak memberantas korupsi. “Kami yakin banyak agent of changes-nya di Sumatera. Kita perlu semangat baru memberantas korupsi,” pungkasnya.
(gil/jpnn/bbs/jpnn)
