Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu santer mundurnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung dari kepengurusan hasil musyawarah nasional (munas) Bali mendapat respons dari kubu sebelah. Partai Golkar hasil munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono langsung menyatakan sikap untuk menerima Akbar dalam kepengurusannya.
Leo Nababan, ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, juga mendengar kabar bahwa Akbar menyatakan mundur dari ketua wantim. Leo menilai, jika kabar itu benar, keputusan Akbar membuktikan bahwa keabsahan proses munas di Bali makin meragukan. “Kalau ini benar, tanda-tanda kebenaran dan tanda-tanda kepalsuan terlihat dan terasa,” kata Leo di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (30/1).
Leo menilai Akbar adalah tokoh besar di Partai Golkar. Karena itu, pintu terhadap Akbar terbuka lebar jika mantan ketua umum Partai Golkar itu bergabung ke kubunya. Dalam hal ini, munas Jakarta terbuka kepada siapa pun, termasuk kepada Aburizal Bakrie, ketua umum hasil munas Bali. Tiada kebenaran yang mendua, siapa pun, termasuk Aburizal, bisa bergabung (asal) sebagai wantim,” ujarnya.
Sebelumnya mantan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Taufik Hidayat membeber informasi bahwa Akbar mundur sebagai ketua wantim hasil munas Bali. Menurut Taufik, mundurnya Akbar disebabkan perbedaan pandangan yang muncul terkait mekanisme islah yang diambil Aburizal. Akbar ingin islah Partai Golkar mengedepankan kebersamaan dengan digelarnya munas rekonsiliasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya membantah kabar bahwa Akbar mundur dari jabatan ketua Dewan Pertimbangan Golkar lantaran tidak sepaham dengan Aburizal. Menurut Tantowi, keinginan mantan Ketum Golkar itu sama dengan mayoritas kader yang lain, yakni islah. Pertikaian diselesaikan secara musyawarah. “Itu hanya rumor,” paparnya. (bay/aph/c10/fat)
Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu santer mundurnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung dari kepengurusan hasil musyawarah nasional (munas) Bali mendapat respons dari kubu sebelah. Partai Golkar hasil munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono langsung menyatakan sikap untuk menerima Akbar dalam kepengurusannya.
Leo Nababan, ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, juga mendengar kabar bahwa Akbar menyatakan mundur dari ketua wantim. Leo menilai, jika kabar itu benar, keputusan Akbar membuktikan bahwa keabsahan proses munas di Bali makin meragukan. “Kalau ini benar, tanda-tanda kebenaran dan tanda-tanda kepalsuan terlihat dan terasa,” kata Leo di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (30/1).
Leo menilai Akbar adalah tokoh besar di Partai Golkar. Karena itu, pintu terhadap Akbar terbuka lebar jika mantan ketua umum Partai Golkar itu bergabung ke kubunya. Dalam hal ini, munas Jakarta terbuka kepada siapa pun, termasuk kepada Aburizal Bakrie, ketua umum hasil munas Bali. Tiada kebenaran yang mendua, siapa pun, termasuk Aburizal, bisa bergabung (asal) sebagai wantim,” ujarnya.
Sebelumnya mantan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Taufik Hidayat membeber informasi bahwa Akbar mundur sebagai ketua wantim hasil munas Bali. Menurut Taufik, mundurnya Akbar disebabkan perbedaan pandangan yang muncul terkait mekanisme islah yang diambil Aburizal. Akbar ingin islah Partai Golkar mengedepankan kebersamaan dengan digelarnya munas rekonsiliasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya membantah kabar bahwa Akbar mundur dari jabatan ketua Dewan Pertimbangan Golkar lantaran tidak sepaham dengan Aburizal. Menurut Tantowi, keinginan mantan Ketum Golkar itu sama dengan mayoritas kader yang lain, yakni islah. Pertikaian diselesaikan secara musyawarah. “Itu hanya rumor,” paparnya. (bay/aph/c10/fat)
