SHANGHAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Tiongkok benar-benar tidak ingin ideologi negaranya berubah. Kamis (29/1) Menteri Pendidikan Yuan Guiren berjanji untuk melarang buku-buku pelajaran di universitas yang memiliki muatan budaya Barat. Termasuk, konsep demokrasi dengan banyak partai dalam satu pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal.
‘Jangan pernah membiarkan buku pelajaran yang mempromosikan budaya-budaya Barat muncul di kelas-kelas kita,’ ujar Yuan Guiren sebagaimana dilansir Xinhua. ‘Hal-hal yang menghujat kepemimpinan Partai Komunis dan menodai sosialisme jangan sampai muncul di kelas-kelas yang ada di kampus,’ tambahnya.
Selama ini universitas di Tiongkok memang dioperasikan oleh Partai Komunis. Mereka mengontrol dengan ketat diskusi tentang sejarah dan topik lain yang berpotensi mengancam keberlangsungan komunisme di negara tersebut. Selama beberapa bulan ini, larangan di lingkungan akademik meningkat. Orang-orang yang mencoba melawan langsung disingkirkan.
Pada Desember tahun lalu, profesor Zhang Xuehong dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Politik Universitas Tiongkok Timur didepak keluar kampus. Itu terjadi setelah dia menolak meminta maaf karena menulis artikel yang mengkritik pemerintah. Seorang pengacara yang juga mengajar di Universitas Peking, Xia Yelian, didepak pada Oktober tahun lalu karena menandatangani dokumen yang menyerukan reformasi demokrasi.
Memanasnya situasi di Hongkong juga disinyalir ikut memicu. Selama ini pemerintah Tiongkok Daratan menyatakan mahasiswa yang memimpin demonstrasi di Hongkong sebagai pasukan asing. Meskipun, hingga kini mereka tidak bisa membuktikan bahwa para mahasiswa yang menuntut kebebasan demokrasi yang lebih besar tersebut ditunggangi pihak asing. (Reuters/AFP/sha/c19/ami)
SHANGHAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Tiongkok benar-benar tidak ingin ideologi negaranya berubah. Kamis (29/1) Menteri Pendidikan Yuan Guiren berjanji untuk melarang buku-buku pelajaran di universitas yang memiliki muatan budaya Barat. Termasuk, konsep demokrasi dengan banyak partai dalam satu pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal.
‘Jangan pernah membiarkan buku pelajaran yang mempromosikan budaya-budaya Barat muncul di kelas-kelas kita,’ ujar Yuan Guiren sebagaimana dilansir Xinhua. ‘Hal-hal yang menghujat kepemimpinan Partai Komunis dan menodai sosialisme jangan sampai muncul di kelas-kelas yang ada di kampus,’ tambahnya.
Selama ini universitas di Tiongkok memang dioperasikan oleh Partai Komunis. Mereka mengontrol dengan ketat diskusi tentang sejarah dan topik lain yang berpotensi mengancam keberlangsungan komunisme di negara tersebut. Selama beberapa bulan ini, larangan di lingkungan akademik meningkat. Orang-orang yang mencoba melawan langsung disingkirkan.
Pada Desember tahun lalu, profesor Zhang Xuehong dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Politik Universitas Tiongkok Timur didepak keluar kampus. Itu terjadi setelah dia menolak meminta maaf karena menulis artikel yang mengkritik pemerintah. Seorang pengacara yang juga mengajar di Universitas Peking, Xia Yelian, didepak pada Oktober tahun lalu karena menandatangani dokumen yang menyerukan reformasi demokrasi.
Memanasnya situasi di Hongkong juga disinyalir ikut memicu. Selama ini pemerintah Tiongkok Daratan menyatakan mahasiswa yang memimpin demonstrasi di Hongkong sebagai pasukan asing. Meskipun, hingga kini mereka tidak bisa membuktikan bahwa para mahasiswa yang menuntut kebebasan demokrasi yang lebih besar tersebut ditunggangi pihak asing. (Reuters/AFP/sha/c19/ami)
