JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Alotnya pembahasan calon kapolri di DPR membuat Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung. Kepastian kedatangan presiden ke parlemen dicapai pasca pertemuan tim advance pemerintah bersama pimpinan DPR, di komplek parlemen, Jakarta.
Rabu (1/4), tim advance yang datang ke Senayan itu terdiri dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik Husum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edy Purdijatno. Mereka menjelaskan surat presiden terkait penggantian kapolri dari Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Komjen badrodin Haiti.
Dua menteri kabinet kerja itu datang pukul 09.00. Keduanya langsung masuk menuju ke ruangan pimpinan DPR yang terletak gedung Nusantara III lantai tiga. Tjahjo mengenankan kemeja putih sedangkan Tedjo mengenakan batik warna coklat bermotif daun. Dua pejabat negara itu langsung disambut oleh lima pimpinan DPR. Namun sayangnya tidak ada pernyataan dari mereka.
Selang satu jam, pertemuan pun berakhir. Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan bahwa pertemuan itu membahas pencalonan kapolri. Namun mereka tidak membahas detil terkait surat pergantian calon Kapolri yang dikirimkan presiden. “Kami hanya mendengarkan penjelasan saja,” jelasnya.
Politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie itu mengatakan, dalam kesempatan itu dia menyampaikan permintaan dari komisi III. Yaitu komisi bidang hukum itu meminta waktu pada presiden untuk berkonsultasi terkait pencopotan BG dari calon kapolri. Menurut dia presiden sudah bersedia datang. “Pak Presiden dipastikan bersedia datang rapat konsultasi,” jelasnya.
Menkopulhukam Tedjo Edy Purdijatno mengatakan kunjungan ke DPR ini dalam rangka undangan pimpinan DPR. Selain itu, kunjungan itu sekaligus mengabarkan bahwa presiden Joko Widodo bersedia datang ke gedung dewan menjelaskan perubahan calon kapolri. “Intinya presiden sendiri yang akan menjelaskan ke DPR,” ujarnya.
Presiden, ungkap dia, sudah menyanggupi akan datang pada Senin (6/4). Pokok bahasan akan dikhususkan pada pembahasan pada persoalan penggantian kapolri saja. “Karena memang itu saja yang diminta DPR,” kata Tedjo.
Pada kesempatan tersebut, presiden rencananya tidak akan membawa rombongan besar untuk mendampinginya. “Yang perlu saja yang nanti perlu ikut hadir,” tutur mantan KSAL tersebut.
Polemik soal penggantian kapolri kembali muncul, ketika parlemen membahas surat pengajuan dari presiden atas calon kapolri baru, Komjen Badrodin Haiti. Pengajuan yang bersangkutan dibenturkan dengan persetujuan DPR atas calon kapolri pengajuan presiden terdahulu.” Parlemen menganggap belum ada penjelasan yang cukup atas pembatalan BG.
Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa DPR yang meminta presiden langsung yang memberikan penjelasan tersebut. Saat melakukan pertemuan, mantan sekjen DPP PDIP itu sempat bertanya pada pimpinan DPR tentang kemungkinan penjelasan nantinya agar cukup diwakilkan. Misalnya, cukup diwakilkan ke menkopolhukam, mendagri atau mensesneg. “Namun DPR tetap meminta penjelasan dari Presiden,” ujarnya, usai rapat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakinkan kalau presiden tidak perlu khawatir pertemuan akan digeser menjadi ajang pembantaian. Penegasan itu disampaikannya menanggapi kabar yang sempat berhembus, tentang niat sejumlah pihak yang notabene lawan politik untuk memojokkan dan mempermalukan Jokowi.
“Tidak akan ada perdebatan, kalau perdebatan itu nanti di komisi,” kata wakil ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Soal teknis pertemuan, Fadli Zon menyatakan kalau beberapa hal masih akan dipersiapkan. Termasuk, rencana ruangan mana yang akan dipakai juga belum bisa dipastikan. “Kami lihat dulu nanti, yang saya hanya bisa pastikan presiden Senin ke DPR,” pungkasnya. (aph/dyn/jpnn/rbb)
