MEDAN-Gadai Surat Keputusan (SK) pegawai negeri sipil (PNS) ke bank sudah menjadi rahasia umum, bahkan tidak ada satu pun peraturan yang melarangannya. Sehingga, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Sumut membuat program khusus untuk gadai SK PNS. Dalam proses gadai SK ke bank dan nominal pinjaman hingga 100 juta, membuat banyak PNS tergiur. Fantastis di BRI wilayah I Medan, ada sebanyak 93.600 lebih PNS dan pensiunan sudah gadaikan SK ke bank.
Sedangkan di Bank Sumut tertutup. Dari sisi aturan, tidak ada yang salah dalam hal gadai SK PNS ke bank. Hanya saja, bila 50 persen gaji sudah dipotong untuk membayar cicilan ke bank, dampaknya PNS bisa berbisnis dengan pola dan caranya masing-masing. Secara tidak langsung, ada satu pola pungutan liar (pungli) di sejumlah instasi muncul. Tak jarang, para PNS sudah mulai terang-terangan untuk bertransaksi untuk satu izin. Fenomena inilah yang sekarang ini terus berlanjut. Baru-baru ini, Sumut Pos berbincang dengan Pengamat Anggaran Elfenda Ananda. Berikut petikan wawancaranya dengan Chairil Huda .
Pernah Anda mendengar PNS gadai SK?
Pernah
Bagaimana menurut Anda?
Praktik gadai SK ini secara umum menunjukkan bahwa PNS mengandalkan SK untuk kebutuhannya yang nilai nominal lebih besar dari pendapatan pokok yang diterima setiap bulan. Hal ini jauh lebih mudah prosedurnya ketimbang menjaminkan agunan lain yang belum tentu ada. Selain itu, prosesnya lebih cepat ketimbang pakai agunan. Selain kemudahan itu, SK PNS yang diagunkan tidak mengandung resiko yang besar seperti disita bank atau rentenir. Namun disatu posisi, PNS yang sudah terjerat pada penggadaian SK secara umum akan mengalami pemotongan gaji yang berakibat setiap awal bulan hanya menerima sebagian kecil saja gaji. tentunya ini berdampak pada kinerja sang PNS yang SK nya sudah tergadai. Teori Efektivitas Menurut Ndraha (2005:163) Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang-diperintah atau bersama-sama? dengan kata lain Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaaan pemerintahan daerah.
Apakah gadai SK ini bagian dari munculnya korupsi dan pungli?
Secara umum, PNS yang sudah menggadaikan SK nya seharian dalam menjalankan tugasnya akan mengharapkan ada pemasukan uang setiap jasa yang diberikan. Dalam pemahaman PNS yang SKnya di gadai tersebut tentunya setiap aktivitas (jasa yang diberikannya) ada imbalan. Inilah yang membuka peluang praktik pungli.
Bila ini terus terjadi, apa dampak besarnya?
Dampak besarnya adalah praktik ini membudaya sehingga tidak ada urusan di pemerintahan yang gratis, ada saja modus-modus yang terjadi. misalnya contoh urusan administrasi di pemerintahan yang harusnya gratis bisa bayar dengan alasan terserah bapak seikhlasnya dan sebagainya.
Secara prinsip penganggaran di pemerintah. Layaknya bagaimana?
Pemerintah sebenarnya bisa membuat kehidupan PNS menjadi sejahtera dengan catatan lakukan evaluasi kebutuhan PNS sesuai dengan jumlah yang di butuhkan. Jangan ada PNS yang berlebih jumlahnya hingga banyak yang menganggur alias tidak efektif keberadaannya. Distribusikan PNS dan jangan menumpuk di ibukota propinsi atau kabupaten kota. Fungsikan PNS sesuai dengan keahliannya dengan melakukan rekrutmen yang selektif. Struktur birokrasi yang ramping (kecuali bidang pendidikan) akan membuat pemerintahan efektif dan efesien.
Diketahui gadai SK sekarang ini banyak untuk membeli rumah, apakah Anda sepakat?
Pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan memperoleh perumahan bagi PNS. Jadi, PNS tidak perlu menggadaikan SK. Tapi dengan catatan, terlebih dahulu melakukan tata kelola pemerintahan yang baik seperti pentaan pegawai, tata kelola keuangan dengan fungsi dan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, efesien dan efektif serta akuntabel. Jadi, saya tidak sepakat PNS menggadaikan SK untuk membeli rumah. Dari sisi belanja pemerintah daerah harus merencanakan pengelolaan secara cermat, terencana dan tepat sasaran. Berantas pungli, korupsi dan bangun pemerintahan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana kalau untuk membeli mobil?
Apa lagi membeli mobil, tentunya ini semakin membuat PNS menjadi konsumtif dan cendrung berlaku koruptif kalau di luar kemampuannya.
Di Langsa sudah ada aturan gadai SK PNS tidak boleh kreditnya lebih dari 50 persen. Seharusnya bagaimana di Sumut?
Di Sumut, harus ada kebijakan pemerintah daerahnya membatasi bahkan melarang gadai SK. Gadai SK akan semakin mempersulit kehidupan PNS dari jeratan pungli dan koruptif.
Bila Anda lihat, sebenarnya jumlah PNS di Sumut sudah banyak atau belum?
Pada dokumen LPJ Gubernur Rijal Nurdin (Almarhum) pernah menyampaikan bahwa telah terjadi over jumlah pegawai. Kemudian pernyataan menteri aparatur negara Azwar Abubakar soal banyak pegawai yang tidak efektif. Selain itu kebijakan moratorium penerimaan PNS seluruh Indonesia karena belanja pegawainya lebih dari 50%. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa jumlah PNS harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan distribusinya yang tidak merata. Banyak PNS yang suka bekerja di perkotaan, sementara di pedesaan terpencil justru kekurangan tenaga PNS khususnya yang profesional seperti tenaga medis dan guru.
Menurut Anda, apakah layak dipensiunkan muda?
Kalau hasil kajian secara menyeluruh terbukti bahwa jumlahnya sudah over dan tidak terdistribusi dengan baik. Tentunya harus ada keberanian politik untuk melakukan pensiun dini. Berbahaya pada saat ini dengan pemelihan kepala daerah secara langsung dimana kepala daerah yang terpilih akan menarik kerabat, saudara menjadi PNS .
Apa solusi dari Anda terkait fenomena PNS yang cenderung gadaikan SK PNS ke bank?
Solusinya:
1. Lakukan kajian secara mendalam efektivitas jumlah pegawai dan distribusinya.
2. Lakukan tata kelola pemerintahan dengan baik terutama tata kelola keuangan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel.
3. Pangkas praktik korupsi, pungli disemua aspek pendapatan dan belanja dengan membuat pelayanan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel serta membangun pengawasan yang ketat.
4. Pemerintah daerah membuat kebijakan penghentian gadai SK PNS secara bertahap dengan cara peningkatan kesejahteraan PNS.
5. Membuat perencanaan pembangunan secara tepat, fokus dan demokratis terutama melibatkan partisipasi sebesar-besarnya masyarakat sehingga pembangunan menjadi tepat guna. (*)
Gadai SK di Kalangan PNS Picu Praktik Pungli dan Korupsi
MEDAN-Gadai Surat Keputusan (SK) pegawai negeri sipil (PNS) ke bank sudah menjadi rahasia umum, bahkan tidak ada satu pun peraturan yang melarangannya. Sehingga, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Sumut membuat program khusus untuk gadai SK PNS. Dalam proses gadai SK ke bank dan nominal pinjaman hingga 100 juta, membuat banyak PNS tergiur. Fantastis di BRI wilayah I Medan, ada sebanyak 93.600 lebih PNS dan pensiunan sudah gadaikan SK ke bank.
Sedangkan di Bank Sumut tertutup. Dari sisi aturan, tidak ada yang salah dalam hal gadai SK PNS ke bank. Hanya saja, bila 50 persen gaji sudah dipotong untuk membayar cicilan ke bank, dampaknya PNS bisa berbisnis dengan pola dan caranya masing-masing. Secara tidak langsung, ada satu pola pungutan liar (pungli) di sejumlah instasi muncul. Tak jarang, para PNS sudah mulai terang-terangan untuk bertransaksi untuk satu izin. Fenomena inilah yang sekarang ini terus berlanjut. Baru-baru ini, Sumut Pos berbincang dengan Pengamat Anggaran Elfenda Ananda. Berikut petikan wawancaranya dengan Chairil Huda .
Pernah Anda mendengar PNS gadai SK?
Pernah
Bagaimana menurut Anda?
Praktik gadai SK ini secara umum menunjukkan bahwa PNS mengandalkan SK untuk kebutuhannya yang nilai nominal lebih besar dari pendapatan pokok yang diterima setiap bulan. Hal ini jauh lebih mudah prosedurnya ketimbang menjaminkan agunan lain yang belum tentu ada. Selain itu, prosesnya lebih cepat ketimbang pakai agunan. Selain kemudahan itu, SK PNS yang diagunkan tidak mengandung resiko yang besar seperti disita bank atau rentenir. Namun disatu posisi, PNS yang sudah terjerat pada penggadaian SK secara umum akan mengalami pemotongan gaji yang berakibat setiap awal bulan hanya menerima sebagian kecil saja gaji. tentunya ini berdampak pada kinerja sang PNS yang SK nya sudah tergadai. Teori Efektivitas Menurut Ndraha (2005:163) Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang-diperintah atau bersama-sama? dengan kata lain Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaaan pemerintahan daerah.
Apakah gadai SK ini bagian dari munculnya korupsi dan pungli?
Secara umum, PNS yang sudah menggadaikan SK nya seharian dalam menjalankan tugasnya akan mengharapkan ada pemasukan uang setiap jasa yang diberikan. Dalam pemahaman PNS yang SKnya di gadai tersebut tentunya setiap aktivitas (jasa yang diberikannya) ada imbalan. Inilah yang membuka peluang praktik pungli.
Bila ini terus terjadi, apa dampak besarnya?
Dampak besarnya adalah praktik ini membudaya sehingga tidak ada urusan di pemerintahan yang gratis, ada saja modus-modus yang terjadi. misalnya contoh urusan administrasi di pemerintahan yang harusnya gratis bisa bayar dengan alasan terserah bapak seikhlasnya dan sebagainya.
Secara prinsip penganggaran di pemerintah. Layaknya bagaimana?
Pemerintah sebenarnya bisa membuat kehidupan PNS menjadi sejahtera dengan catatan lakukan evaluasi kebutuhan PNS sesuai dengan jumlah yang di butuhkan. Jangan ada PNS yang berlebih jumlahnya hingga banyak yang menganggur alias tidak efektif keberadaannya. Distribusikan PNS dan jangan menumpuk di ibukota propinsi atau kabupaten kota. Fungsikan PNS sesuai dengan keahliannya dengan melakukan rekrutmen yang selektif. Struktur birokrasi yang ramping (kecuali bidang pendidikan) akan membuat pemerintahan efektif dan efesien.
Diketahui gadai SK sekarang ini banyak untuk membeli rumah, apakah Anda sepakat?
Pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan memperoleh perumahan bagi PNS. Jadi, PNS tidak perlu menggadaikan SK. Tapi dengan catatan, terlebih dahulu melakukan tata kelola pemerintahan yang baik seperti pentaan pegawai, tata kelola keuangan dengan fungsi dan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, efesien dan efektif serta akuntabel. Jadi, saya tidak sepakat PNS menggadaikan SK untuk membeli rumah. Dari sisi belanja pemerintah daerah harus merencanakan pengelolaan secara cermat, terencana dan tepat sasaran. Berantas pungli, korupsi dan bangun pemerintahan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana kalau untuk membeli mobil?
Apa lagi membeli mobil, tentunya ini semakin membuat PNS menjadi konsumtif dan cendrung berlaku koruptif kalau di luar kemampuannya.
Di Langsa sudah ada aturan gadai SK PNS tidak boleh kreditnya lebih dari 50 persen. Seharusnya bagaimana di Sumut?
Di Sumut, harus ada kebijakan pemerintah daerahnya membatasi bahkan melarang gadai SK. Gadai SK akan semakin mempersulit kehidupan PNS dari jeratan pungli dan koruptif.
Bila Anda lihat, sebenarnya jumlah PNS di Sumut sudah banyak atau belum?
Pada dokumen LPJ Gubernur Rijal Nurdin (Almarhum) pernah menyampaikan bahwa telah terjadi over jumlah pegawai. Kemudian pernyataan menteri aparatur negara Azwar Abubakar soal banyak pegawai yang tidak efektif. Selain itu kebijakan moratorium penerimaan PNS seluruh Indonesia karena belanja pegawainya lebih dari 50%. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa jumlah PNS harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan distribusinya yang tidak merata. Banyak PNS yang suka bekerja di perkotaan, sementara di pedesaan terpencil justru kekurangan tenaga PNS khususnya yang profesional seperti tenaga medis dan guru.
Menurut Anda, apakah layak dipensiunkan muda?
Kalau hasil kajian secara menyeluruh terbukti bahwa jumlahnya sudah over dan tidak terdistribusi dengan baik. Tentunya harus ada keberanian politik untuk melakukan pensiun dini. Berbahaya pada saat ini dengan pemelihan kepala daerah secara langsung dimana kepala daerah yang terpilih akan menarik kerabat, saudara menjadi PNS .
Apa solusi dari Anda terkait fenomena PNS yang cenderung gadaikan SK PNS ke bank?
Solusinya:
1. Lakukan kajian secara mendalam efektivitas jumlah pegawai dan distribusinya.
2. Lakukan tata kelola pemerintahan dengan baik terutama tata kelola keuangan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel.
3. Pangkas praktik korupsi, pungli disemua aspek pendapatan dan belanja dengan membuat pelayanan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel serta membangun pengawasan yang ketat.
4. Pemerintah daerah membuat kebijakan penghentian gadai SK PNS secara bertahap dengan cara peningkatan kesejahteraan PNS.
5. Membuat perencanaan pembangunan secara tepat, fokus dan demokratis terutama melibatkan partisipasi sebesar-besarnya masyarakat sehingga pembangunan menjadi tepat guna. (*)
