Azizah dan Idris Bakal Bersaing

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya bakal mengikuti jejak Partai Hanura, mengusung kader sendiri sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu). Jika Hanura akan mengusulkan bekas calon Bupati Asahan Brigjen Pol (Purn) Nur Azizah Marpaung, maka PKS akan mengusung bekas anggota DPR RI periode 2009-2014, Muhammad Idris Luthfi Rambe. Keduanya akan bersaing memperebutkan kursi Wagubsu yang ditinggalkan Tengku Erry sejak 25 Mei 2016 lalu.

Ketua Penjaringan Cawagubsu Internal DPW PKS Sumut, Satrya Yudha Wibowo tidak menampik nama tersebut. Menurutnya, nama Idris Lutfi memang masuk dalam proses penjaringan internal partai.

“Memang nama Pak Idris Lutfi yang kita rekomendasikan dari kalangan internal kepada DPP sebagai kandidat cawagubsu,” kata Satrya kepada Sumut Pos, Senin (5/9).

Meski begitu, Satrya mengaku belum melihat atau menerima SK penetapan dari DPP perihal Idris Lutfi sebagai kandidat cawagubsu. “Belum ada terima SK-nya. PKS memang saat ini melihat situasi, makanya tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tunggu saja tanggal 9 September 2016 yang merupakan batas akhir pengiriman nama cawagubsu kepada gubernur,” katanya.

“Kemarin sudah ada keputusan dari DPP terkait siapa yang diusulkan menjadi cawagubsu, tapi batal. Inikan ada dinamika politik,” tambahnya.

Satrya menambakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi intens dengan Partai Hanura. “Akhir pekan kemarin saya diajak Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut untuk bertemu Hanura. Tapi, karena ada kesibukan, jadi saya tidak bisa ikut. Apakah pertemuan tetap berjalan, saya belum dapat informasinya,” aku bekas Sekretaris DPW PKS Sumut ini.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar saat dikonfirmasi mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pengurus Partai Hanura, terkait pengusulan dua nama calon Wagubsu ini. Dia memprediksi, tidak akan ada hambatan ketika mengusulkan dua nama cawagubsu ke gubernur.

“Sesuai keputusan pansus, dua nama dari parpol pengusung harus dikirimkan dalam surat yang sama. Tidak boleh masing-masing, nanti akan kita kirimkan secara bersama-sama,” katanya saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (5/9).

Saat ditanya tentang nama Idris Luthfi yang bakal diusulkan PKS ke Gubsu, Zulfikar juga tidak membantahnya. Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh. “Saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu,” kilahnya.

Sama seperti Satrya, Zulfikar juga mengatakan, teka-teki siapa nama yang diputuskan PKS sebagai kandidat cawagubsu akan terjawab pada 9 September 2016 nanti. “Tinggal empat hari lagi, nantikan kelihatan ketika surat dari parpol pengusung masuk ke gubernur,” katanya.

Dia berharap, seluruh tahapan berjalan dengan lancar tanpa menemui hambatan sampai pada akhirnya terpilih satu nama. Zufikar juga memastikan, Fraksi PKS akan memperjuangkan nama yang diputuskan DPP agar terpilih menjadi wagubsu.

Zulfikar juga memastikan proses pemilihan wagubsu bebas dari praktik money politic. Diakuinya, opini yang berkembang saat ini setiap calon harus menggelontorkan uang kepada 91 anggota dewan agar terpilih menjadi wagubsu.

“Sudah tidak ada lagi praktik (suap) seperti itu saat ini, pasti semua telah belajar dari pengalaman. Saya pastikan PKS tidak ada melakukan money politic, saya rasa Hanura juga demikian,” bilangnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya bakal mengikuti jejak Partai Hanura, mengusung kader sendiri sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu). Jika Hanura akan mengusulkan bekas calon Bupati Asahan Brigjen Pol (Purn) Nur Azizah Marpaung, maka PKS akan mengusung bekas anggota DPR RI periode 2009-2014, Muhammad Idris Luthfi Rambe. Keduanya akan bersaing memperebutkan kursi Wagubsu yang ditinggalkan Tengku Erry sejak 25 Mei 2016 lalu.

Ketua Penjaringan Cawagubsu Internal DPW PKS Sumut, Satrya Yudha Wibowo tidak menampik nama tersebut. Menurutnya, nama Idris Lutfi memang masuk dalam proses penjaringan internal partai.

“Memang nama Pak Idris Lutfi yang kita rekomendasikan dari kalangan internal kepada DPP sebagai kandidat cawagubsu,” kata Satrya kepada Sumut Pos, Senin (5/9).

Meski begitu, Satrya mengaku belum melihat atau menerima SK penetapan dari DPP perihal Idris Lutfi sebagai kandidat cawagubsu. “Belum ada terima SK-nya. PKS memang saat ini melihat situasi, makanya tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tunggu saja tanggal 9 September 2016 yang merupakan batas akhir pengiriman nama cawagubsu kepada gubernur,” katanya.

“Kemarin sudah ada keputusan dari DPP terkait siapa yang diusulkan menjadi cawagubsu, tapi batal. Inikan ada dinamika politik,” tambahnya.

Satrya menambakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi intens dengan Partai Hanura. “Akhir pekan kemarin saya diajak Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut untuk bertemu Hanura. Tapi, karena ada kesibukan, jadi saya tidak bisa ikut. Apakah pertemuan tetap berjalan, saya belum dapat informasinya,” aku bekas Sekretaris DPW PKS Sumut ini.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar saat dikonfirmasi mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pengurus Partai Hanura, terkait pengusulan dua nama calon Wagubsu ini. Dia memprediksi, tidak akan ada hambatan ketika mengusulkan dua nama cawagubsu ke gubernur.

“Sesuai keputusan pansus, dua nama dari parpol pengusung harus dikirimkan dalam surat yang sama. Tidak boleh masing-masing, nanti akan kita kirimkan secara bersama-sama,” katanya saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (5/9).

Saat ditanya tentang nama Idris Luthfi yang bakal diusulkan PKS ke Gubsu, Zulfikar juga tidak membantahnya. Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh. “Saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu,” kilahnya.

Sama seperti Satrya, Zulfikar juga mengatakan, teka-teki siapa nama yang diputuskan PKS sebagai kandidat cawagubsu akan terjawab pada 9 September 2016 nanti. “Tinggal empat hari lagi, nantikan kelihatan ketika surat dari parpol pengusung masuk ke gubernur,” katanya.

Dia berharap, seluruh tahapan berjalan dengan lancar tanpa menemui hambatan sampai pada akhirnya terpilih satu nama. Zufikar juga memastikan, Fraksi PKS akan memperjuangkan nama yang diputuskan DPP agar terpilih menjadi wagubsu.

Zulfikar juga memastikan proses pemilihan wagubsu bebas dari praktik money politic. Diakuinya, opini yang berkembang saat ini setiap calon harus menggelontorkan uang kepada 91 anggota dewan agar terpilih menjadi wagubsu.

“Sudah tidak ada lagi praktik (suap) seperti itu saat ini, pasti semua telah belajar dari pengalaman. Saya pastikan PKS tidak ada melakukan money politic, saya rasa Hanura juga demikian,” bilangnya.