27.8 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Hasil Riset Evaluasi RPJPD Dairi 2005-2025, Eddy: Perlu Kerja Keras

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, menerima kunjungan Tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (5/7) lalu.

Rombongan Fisipol UGM ini, dipimpin Wakil Direktur PPKK, Arie Ruhyanto. Diketahui, kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan hasil riset evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi 2005-2025.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Dairi, Aryanto Tinambunan melaporkan, hasil riset evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025 tersebut, akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana awal RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045.

“RPJPD ini, juga akan menjadi acuan dan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar-pelaku pembangunan. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar-fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Serta partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, juga berkelanjutan,” ,” ungkap Aryanto.

Sementara itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan, hasil riset tersebut akan menjadi modal Pemkab Dairi mengambil kebijakan pembangunan pada masa mendatang. Menurutnya, dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan, sebagian besar berhasil. Walapun diakui, belum semua kondisi ekonomi masyarakat membaik secara merata. “Masih banyak masyarakat yang bergantung pada pemerintah. Untuk itu, kita masih perlu berkerja keras,” akunya.

Dia pun berharap, pembangunan Kabupaten Dairi harus lebih baik ke depannya, dengan persiapan perencanaan awal yang lebih matang dan terukur.

Wakil Direktur PPKK Fisipol UGM, Arie Ruhyanto mengatakan, dari hasil evaluasi riset yang dilakukan, RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025 menunjukkan perkembangan. Indeks tingkat ketimpangan berada lebih rendah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

“Pengangguran juga lebih baik dari provinsi. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, masih di bawah provinsi, dan perlu ditanggulangi,” pungkasnya. (rud/saz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, menerima kunjungan Tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (5/7) lalu.

Rombongan Fisipol UGM ini, dipimpin Wakil Direktur PPKK, Arie Ruhyanto. Diketahui, kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan hasil riset evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi 2005-2025.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Dairi, Aryanto Tinambunan melaporkan, hasil riset evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025 tersebut, akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana awal RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045.

“RPJPD ini, juga akan menjadi acuan dan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar-pelaku pembangunan. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar-fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Serta partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, juga berkelanjutan,” ,” ungkap Aryanto.

Sementara itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan, hasil riset tersebut akan menjadi modal Pemkab Dairi mengambil kebijakan pembangunan pada masa mendatang. Menurutnya, dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan, sebagian besar berhasil. Walapun diakui, belum semua kondisi ekonomi masyarakat membaik secara merata. “Masih banyak masyarakat yang bergantung pada pemerintah. Untuk itu, kita masih perlu berkerja keras,” akunya.

Dia pun berharap, pembangunan Kabupaten Dairi harus lebih baik ke depannya, dengan persiapan perencanaan awal yang lebih matang dan terukur.

Wakil Direktur PPKK Fisipol UGM, Arie Ruhyanto mengatakan, dari hasil evaluasi riset yang dilakukan, RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025 menunjukkan perkembangan. Indeks tingkat ketimpangan berada lebih rendah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

“Pengangguran juga lebih baik dari provinsi. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, masih di bawah provinsi, dan perlu ditanggulangi,” pungkasnya. (rud/saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/