MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sebanyak 14.794 personel Polri dan TNI dikerahkan untuk pengamanan (Pam) pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (pilkada) Serentak di Sumatera Utara (Sumut).
Jumlah itu belum termasuk ribuan personel dari pemerintahan daerah, seperti personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SAR, pemadam kebakaran, dan Badan Intelijen Daerah.
Hal itu dikatakan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Paulus Waterpauw saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Toba dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak di Sumut yang digelar di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1) kemarin.
Jendral bintang dua ini memaparkan, 14.794 personel itu terdiri dari 13.544 personel Polri dan 1250 personel TNI. Personel Polri terdiri dari 3335 personel Polda Sumut dan 10.209 personel Polres/Polresta se-Sumatera Utara.
“Kita mendapatkan bantuan 1.250 personel dari Pangdam. Tapi kita yakin, kalau nanti dibutuhkan, Pangdam pasti akan bersedia memberikan pasukan tambahan. Dari kita saja ada 13.544 personel. Kita juga dibantu personel dari institusi lainnya,” sebut Paulus kemarin.
Paulus mengingatkan bahwa semua daerah di Sumut cenderung rawan jelang pesta Pimilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) mendatang, khususnya setelah meningkatnya tensi politik di Sumut.
“Semua daerah rawan dan berpotensi terjadi gangguan keamanan. Apalagi saat ini tensi politik agak tinggi beberapa hari terakhir. Kita juga mengantisipasi kerawanan seperti adanya kampanye hitam, politik uang, aksi unjukrasa, masalah daftar pemilih hingga sengketa Pilkada,” terang Paulus.
Paulus juga mengimbau kepada setiap personel Polri dan TNI yang dikerahkan untuk mengamankan Pilkada Serentak agar dapat menjaga netralitas.
“Saya optimis kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional dan proporsional dengan niatan yang baik,” katanya.
Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), menurut Paulus juga harus diawasi. Kedua persoalan ini kerap menjadi pemicu perdebatan saat pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.
